oleh

Aliansi Pemuda Antikorupsi Sinjai Minta Kejari Sinjai Jangan Tebang Pilih dan Harus Propesional

POSKOTA.CO- Aliansi Pemuda Anti Korupsi Kabupaten Sinjai gelar aksi demonstrasi di Gedung Kantor Bupati Sinjai, kelurahan Alihanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan. Senin, (22/2/2021).

Penanggung jawab aksi, Wahyu Pandawa, mengungkapkan, pembangunan tower ilegal di Sinjai terjadi pelanggaran admistra, dimana pelanggaran tersebu? Pembangunan tower ilegal di Sinjai belum mendapat Isin Mendirikan Bangunan (IMB) dan belum ada rekomendasi dari PU PR tentang Syarat Rencana Tata ruang (RTRW) dalam rujukan PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan menara pasal 182.

“hironisnya Kadis Infokom Sinjai telah mengeluarkan rekomendasi tentang pemberitahuan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai untuk sementara hanya dapat menyetujui satu titik yaitu BTS tower Bulo-bulo Barat, kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ini saya mau minta tanggapannya pak Bupati Sinjai untuk miminta tanggapannya apalagi kasi Intel kejaksaan Sinjai menyebut di Cafe Amli bahwa kadis Infokom melampaui wewenang terkait hal tersebut,” ungkap Wahyu dengan nada tegas.

Lanjut Wahyu, kami dari Aliansi Pemuda Anti Korupsi Sinjai menindaklanjuti pernyataan dan temuan Pihak kejari Sinjai dimana hal tersebut diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai telah menyebutkan bahwa kasus pembangunan tower itu terdapat penyalahgunaan jabatan ditubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena adanya pembangunan tower yang tidak memiliki izin yakni Pembangunan Tower Bulo bulo Barat dan tappe’e kecamatan Sinjai Utara.

Dalam pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tidak melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang apabila terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara.

“namun faktanya Kami menilai fungsi kontrol Inspektorat Sinjai sebagai Aparat Pengawas internal Pemda Sinjai tidak Maksimal dan terkesan melakukan Pembiaran atas adanya dugaan penyalahgunaan jabatan,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan, ia meminta agar Kejaksaan Negeri Sinjai bekerja dengan propesional tanpa ada intimidasi dari pimpinan diatasnya, harus berkerja sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.

“Saya minta kepada Kejaksaan Negeri Sinjai agar mengusut tuntas kasus di Kabupaten Sinjai, jangan tebang pilih,” tegasnya. (Jumardi)

 175 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *