oleh

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Menolak Deklarasi Pesanan

JAKARTA– Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono mengaku Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA ’45 Jakarta) turut dimintai untuk membuat pernyataan. Pernyataan ini agar pihak Universitas mengkritik dan mengecam pihak tertentu yang dinilai gagal menjaga demokrasi.
“Kami mendapat permintaan dan tekanan kepada kampus untuk mengadakan deklarasi politik untuk mengkritisi dan mengecam pihak tertentu yang dianggap gagal menjaga demokrasi,” kata Rudyono, Kamis (8/2), kepada wartawan.
UTA ’45, lanjut Rudyono, menolak permintaan yang dianggap merupakan kegiatan politik praktis tersebut. Sebab, kampusnya memang sejak awal melarang kegiatan politik praktis atas nama perguruan tinggi.
“Tapi kami tegaskan bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai Institusi pendidikan, mengharamkan semua kegiatan politik praktis atas nama kampus,” ujarnya.
Rudyono, menjelaskan tugas dari perguruan tinggi ialah melakukan kegiatan pendidikan atau belajar-mengajar dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM). Serta, kata dia, wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir serta mencerdaskan anak bangsa, yang beretika, berakhlak, nasionalis dan berbudi luhur.
“Bukan untuk melakukan kegiatan politik praktis di kampus atau atas nama kampus, yang setelah kami pelajari temanya bukan untuk persatuan, malah justru berpotensi membuat perpecahan antar anak bangsa,” papar Rudyono.
Lebih lanjut, Rudyono mengatakan bahwa persoalan dalam demokrasi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, apalagi seorang saja. Tapi seluruh pihak terkait. Sebab seperti korupsi, dimana permasalahan itu telah terjadi di seluruh institusi penyelenggara negara. Istilahnya, trias koruptika.
“Saya rasa tidak masuk dalam akal sehat kita sebagai seorang intelektual ya, apalagi kita sebagai akademisi yang banyak menganalisa semua kegiatan pemerintahan (menyalahkan satu orang saja atas persoalan demokrasi),” tandas Rudyono.
“Jadi kalau kita mau bersuara, ya harus benar-benar komprehensif dan adil, tidak memihak kepada salah satu kepentingan,” sambungnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *