oleh

Pengacara Menilai Sidang Dua Kali Dalam Perkara Sama Langgar UU

POSKOTA.CO – Penyidangan dua kali dalam perkara yang sama dapat didugakan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal itu tersebut dalam Pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Nebis in Idem).

Hal itu disampaikan Pasha, kuasa hukum dari advokat Alvin Lim. “Pasal ini mengatur tentang hak memperoleh keadilan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa azas Nebis in idem adalah azas yang mengatur tentang seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim,” kata Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Azas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. “Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap azas nebis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan,” ucap Pasha sambil menambahkan pihaknya akan menyurati Komnas HAM.

Sementara itu, Alvin yang juga berprofesi sebagai pengacara menjelaskan gugatan yang ditujukan kepadanya berawal dari dia selaku kuasa hukum dari sejumlah korban dugaan penipuan perusahaan investasi. Ia menyesalkan bahwa kasus yang ditangani Tipideksus Mabes Polri itu gagal menuju ke persidangan karena berkas dari kepolisian ditolak pihak Kejaksaan dengan alasan tidak lengkap.

Menurutnya, petunjuk Jaksa agar Penyidik memeriksa sejumlah korban lain yang tersebar di Indonesia mustahil untuk dipenuhi karena beberapa orang di antaranya sudah meninggal dunia. Penolakan berkas itu berarti tersangka HS akan segera dilepaskan dari tahanan. Sedangkan selama perkara itu berproses, Alvin juga digugat balik oleh pihak lawan dan sudah menjalani sidang dalam perkara sama sampai dua kali.

Alvin yang merupakan Ketua LQ Indonesia Lawfirm mengungkapkan ini merupakan risiko dari pihaknya yang selalu gencar terhadap kasus investasi bodong sehingga ia merasa dikriminalisasi melalui gugatan tersebut.

Kasus dugaan penipuan investasi yang hampir tiga tahun tidak naik ke persidangan, tapi kuasa hukum korban justru dua kali mau disidangkan untuk perkara yang sama. (eli/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.