oleh

Mantan Narapidana Kasus Suap Kementerian PUPR Ikut Mencalonkan Diri di DPRD Depok

DEPOK – Mantan narapidana kasus suap Kementerian PUPR yang sempat divonis selama empat tahun yaitu Abdul Khoir (AK) untuk kegiatan Pemilu tahun 2024 ternyata mengikuti pencalonan diri sebagai anggota legislatif atau DPRD Kota Depok banyak dipertanyakan masyarakat.
“Pencalegkan AK yang mantan napi untuk DPRD Kota Depok diduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Depok kecolongan,” kata Tokoh Pemuda Kota Depok, Nurshalat, Rabu petang (21/2).
Dugaan kecolongan pendafataran bakal caleg DPRD Depok apakah ada unsur sengaja atau permaianan dalam pendaftaran tentunya di administrasi proses ferivikasi data serta pengawasan caleg atas nama H. Abdul Khoir ST mulai dari KPU hingga Bawaslu Depok.
Wajar saja ada pertanyaan terkait masalah tersebut dari masyarakat karena sesuai ketentuan peraturan tersebut saya belum melihat Caleg atas nama H. Abdul Khoir S.T yang pernah menjadi tersangka korupsi dan di tahan selama 4 tahun tersebut menjalankan Point-Point pada pasal 45A PKPU Nomer 31 tahun 2018 ayat ( 2 ) dimana peraturan tersebut menjadi acuan sebagai persyaratan mutlak yang harus di lengkapi oleh calon legislatif dalam mendaftarkan dirinya, jelasnya.
Jika persyaratan tersebut tidak di jalankan dan Caleg mantan narapidana tersebut bisa melenggang sampai sekarang saya menduga ada “main mata” antara Caleg tersebut dengan KPU Depok dan Bawaslu Kota Depok atau kecolongan dalam pendaftaran sejak awal, katanya.
Menanggapi masalah itu, Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, sesuai peraturan di PKPU nomor 10 tahun 2023 yang bersangkutan atau AK telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya.
Sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan admistratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terhitung sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon. “Yang bersangkutan telah menyerahkan salinan putusan,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Ketua Bawaslu Depok, Fathul Arif melalui staf Bawaslu, Ichsan Nusapati, menjelaskan saat pencalonan anggota legislatif, Bawaslu Depok sudah konfirmasi ke Pengadilan Negeri Depok dan seluruh calon legislatif tidak dalam sengketa hukum selama lima tahun terakhir. “Dari surat-surat keterangan Pengadilan Negeri Depok, asli dan sesuai. Tidak ada manipulasi surat keterangan,” ujarnya. (anton)

teks foto:
Abdul Khoir ST yang dipertanyakan pendafataran Caleg DPRD Kota Depok. (istimewa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *