oleh

Langgar SNI, Dirjen Veri Ingatkan Sanksi Bekukan Ijin Usaha Demi Lindungi Konsumen

POSKOTA.CO –  Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, menegaskan pemusnahan produk kotak kontak (stop kontak) non-SNI demi melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L) sekaligus melindungi industri dalam negeri ber-SNI.

“Pemusnahan Kotak-Kontak yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen. Terhadap produk yang telah beredar di Pasar yang tidak memenuhi SNI, wajib ditarik dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan,” ujar Dirjen Veri, Sabtu (29/5/2021).

Alasannya, kotak/tusuk/stop kontak merupakan barang vital berbahaya bagi rumahtangga berupa kebakaran sehingga wajib memenuhi syarat mutu SNI sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar & Jasa. Juga, sambung Veri Anggrijono, pelanggaran itu dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Saya juga meminta agar LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) yang menerbitkan SPPT-SNI Kotak Kontak/Tusuk Kontak yang tidak sesuai SNI ikut bertanggungjawab dalam peredaran produk ini, serta ikut mengawasi produk yang telah disertifikasinya, sehingga dapat mengurangi produk yang tidak sesuai SNI yang beredar di Pasar,” tandas Dirjen Veri, seraya meminta Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian ESDM selaku unit pembina melakukan pengawasan.

Alasannya, LSPro sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap produk yang disertifikasinya berkewajiban memantau konsistentensi penerapan SNI sesuai audit tehadap produsen/importir. Jika ada produk gagal SNI, kata Veri, maka sertifikat produk yang dimiliki Produsen/Importir dapat dibekukan sementara sampai produk telah kembali memenuhi persyaratan SNI.

BARANG TAK SESUAI SNI DIMUSNAHKAN

Direktur Pengawasan Barang dan  Jasa Ditjen PKTN Kemendag, Ivan Fithriyanto, menyatakan pantauan penerapan SNI oleh Badan Standardisasi Nasional menyebutkan hasil uji petik ditemukan delapan (8) dari 12 merek atau 66% tidak sesuai SNI beredar di pasaran.

“Hasil pengawasan lintas sektoral kementerian menemukan kotak-kontak tidak sesuai SNI, dan pemilik barang bersedia disita untuk dimusnahkan. Pelaku usaha ikut bertanggungjawab sesuai aturan yang berlaku, dan menjadi efek jera,” ujar Ivan, didampingi Koordinator Pengawasan Produk Logam Mesin dan Elektronika, Gembong Sukendra.

Jumat (28/5/2021) Kemendag bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memusnahkan 6.540 buah produk Kotak-Kontak yang tidak sesuai SNI hasil penertiban di Cibinong, Rabu (25/5/2021), Jakarta, Kamis (27/5/2021), dan Cikande, Jumat (28/5/2021).

Untuk itulah, Direktur Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengapresiasi sanksi pelanggaran kepada produsen/importir sebagai perlindungan kepada masyarakat. “Standardisasi ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Karena selain bermanfaat, listrik juga berbahaya. Jadi semua peralatan listrik harus sesuai standard,” ujarnya. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *