oleh

KPK Tetapkan Irgan Chairul Mahfiz Tersangka Dugaan Suap DAK Labura

POSKOTA.CO – Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz (ICM) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Irgan diduga terlibat kasus korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Dalam penyidikan dan mencermati fakta-fakta di persidangan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan dan menetapkan tersangka ICM selaku anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Rabu (11/11/2020).

Irgan juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP. Atas perbuatannya, Irgan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Penetapan Irgan sebagai tersangka merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap. Ini terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 4 Mei 2019 di Jakarta.

Dalam kasus ini penyidik KPK telah menetapkan enam tersangka, yakni mantan Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin dari unsur swasta/perantara, mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Swasta/kontraktor Ahmad Ghiast, anggota DPR RI 2014-2019 Sukiman, dan Pelaksana Tugas dan Pjs Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba.

Keenam tersangk itu telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain enam orang itu, kata Lkli pihak penyidik KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Ketiga tersangka itu, yakni Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (BBD), Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus (KSS), dan swasta atau Wabendum PPP 2016-2019 Puji Suhartono (PJH). Ketiganya masih dalam tahap penyelesaian penyidikan dan juga telah dilakukan penahanan. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *