oleh

Kota Depok Meraih Peringkat Ketiga Penghargaan Anugrerah Paritrana Tahun 2020 Se Jawa Barat

POSKOTA. CO – Penataan tertib administrasi dan implementasi jaminan sosial yang dilakukannya pemerintahan Kota Depok terhadap perusahaan yang ada khususnya masalah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK) bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kota terus ditingkatkan bahkan berhasil meraih penghargaan Anugerah Paritrana tahun 2020.

“Alhamdulillah.. Walaupun berada di urutan ke tiga terbaik setelah Kab. Purwakarta urutan pertama dan Kota Bekasi berada di peringkat kedua tentunya ini membuktikan bahwa Kota Depok terus berbenah diri menata dan menanggani adminiatrasi serta implementasi kepada perusahaan yang ada dalam melaksanakan JSK untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kota, ” kata Sekda Kota Depok Supian Suri yang menerima langsung penghargaan Anugerah Paritrana tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/10).

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Depok untuk terus memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kota. Tentunya ke depan cakupan jaminan sosial kepada tenaga kerja akan terus diperluas skaligus diperkuat dengan regulasi yang akan dibuat.

Menurut dia, yang mewakili Wali Kota Mohammad Idris saat menerima penghargaan tersebut menegaskan bahwa Pemkot Depok akan terus berusaha meningkatkan masalah JSK sehingga nantinya akan lebih banyak masyarakat yang dapat menerima perlidungan sosial khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Pemenang Anugerah Paritrana Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagai bentuk apresiasi dari Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan perusahaan baik kategori besar, menengah maupun usaha kecil mikro.

Tujuannya untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan perlindungan Jamsostek, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Jamsostek serta meningkatkan awareness dan citra positif pemerintah, katanya.

Ada empat kategori penilaian untuk tingkat kabupaten/Kota yaitu kebijakan, penerapan, kinerja dan wawancara, ujarnya yang menambahkan untuk kebijakan diantaranya produk hukum penyelenggaraan JSK, penerapan adalah kepesertaan non ASN dan perlindungan pemberi kerja, untuk kinerja yaitu terkait coverage kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PU), coverage kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan kontribusi Pemda terhadap perlindungan pekerja rentan dan relawan Covid-19. Terakhir indikator penilaian wawancara, berkaitan dengan narasumber dan materi. (anton)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *