JAKARTA – Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berkolaborasi dengan pemerintah pusat berupaya menormalisasi Kali Ciliwung untuk antisipasi banjir di wilayah Ibukota. Kegiatan normalisasi tersebut tentu bakal berdampak pada penertiban bangunan di sekitar aluran sungai.
Gubernur DKJ Pramono Anung menegaskan pihaknya telah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk merefungsi aliran Sungai Ciliwung yang banyak berdiri bangunan hunian. “Mau tidak mau, normalisasi sungai akan berdampak pada hunian yang mempersempit lebar sungai dan mengganggu aliran air. Tapi kami akan bikin sedemikian rupa sehingga tidak terkesan ada penggusuran rumah warga,” kata Gubernur Pramono di Balaikota Jakarta, Jumat (14/3).
Hal itu diungkapkan Pramono usai menghadiri rapat koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dan Menteri PU. Rapat koordinasi mengatasi masalah banjir tersebut berlangsung di kantor Kemen PU Jakarta. “Dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan, dalam proses normalisasi, Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran namun penertiban. “Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi,” jelas Pramono.
Pramono juga menyampaikan bahwa penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta. “Untuk itu, kami butuh dukungan semua pihak demi kelancaran proyek tersebut,” kata Pramono.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati. Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. “Kita sudah buat rancangannya untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
Ia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025. “Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah steril dati bangunan,” tandasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, upaya pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung bisa berjalan baik sehingga mengurangi potensi banjir di Jakarta dan sekitarnya. “Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya. (jo)
Komentar