oleh

Jual Lahan Aset Negara, Komplotan Mafia Tanah Ditangkap Polres Bogor

POSKOTA. CO – Aset berupa tanah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)  seluas 2.000 meter persegi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dijual-belikan mafia tanah ke pihak lain.

Aset milik sitaan BLBI ini, oleh para pelaku dijual ke pihak korporat dan perorangan. Adapun dari aksi mafia tanah ini, para pelaku meraup keuntungan Rp10 miliar.

Sementara menurut taksiran Kementrian Keuangan RI, negara bisa dirugikan Rp15 miliar akibat telah berpindahnya lahan negara tersebut.

Para pelaku melakukan pemalsuan surat dari  DJKN RI Nomor : S-271 / KN.5 / 2021 tanggal 27-09-2021 perihal permohonan penerbitan SKPT dan buka blokir. Dengan adanya surat tersebut akan digunakan untuk membuka blokir di Kantor BPN Kabupaten Bogor.

Pengembangan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang ada di kelompok mafia pertanahan, ditemukan ada satu surat dengan Nomor S-474/KN.5-2020 yang digunakan untuk melakukan perbuatan penipuan.

Pengungkapan perkara ini diawali dengan  laporan Polisi Nomor : LP / B / 1642 / XI / 2021 / JBR / RES BOGOR, tanggal 02 November 2021 oleh korban dengan inisial AK.

“Yang lapor ke Polres Bogor itu, pak AAS. Pengembangan laporan Polisi nomor : LP / B/ 1448 / IX / 2021 / JBR / RES BOGOR, tanggal 30 September 2021, kami ketahui bahwa kelompok mafia tanah telah memalsukan surat-surat produk dari DJKN  dan juga SHGB 1914. Akibat perbuatan kelompok mafia tanah ini, timbul kerugian kepada korporasi/perorangan ± Rp10 milyar,” kata AKBP Iman Imanudin, Kapolres Bogor dalam jumpa pers di aula SS Polres Bogor Kamis (13/1/2022).

6 Tersangka 

Enam pelaku yang ditangkap, memiliki peran masing-masing. Ada keterlibatan mantan pegawai kantor ART/BPN Kabupaten Bogor. Sementara dua lagi kini masuk DPO (daftar pencarian orang) polisi. Para pelaku yang terancam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun ini kini sudah bertatus tersangka dan di tahan.

Menurut AKBP Iman, otak utama dari penjualan aset negara ini adalah tersangka  Ade Sukmana. Tersangka berpura-Pura menjadi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan mengajukan surat permohonan penerbitan SKPT dan membuka blokir untuk tanah aset DJKN berupa tanah kavling 159 SHGB 1914 seluas 2.000 meter di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ke Kantor ART/BPN Kabupaten Bogor dengan Nomor : S-271 / KN.5 / 2021 tanggal 27-09-2021.

“Perihal permohonan penerbitan SKPT dan buka blokir inilah, diketahui Kantor BPN palsu melalui tanda tangan Barcode yang berada pada surat yang diajukan oleh pelaku.   BPN Kabupaten Bogor melakukan konfirmasi kepada DJKN. Ternyata terdapat perbedaan dengan yang ter registrasi pada Kantor DJKN Nomor : S-271 / KN.5 / 2021 tanggal 04 Maret 2021 merupakan surat perihal penyelesaian piutang negara eks BPPN c.q Bank Intan BBKU dengan debitur atas nama Indrawati,”ucapnya.

Hasil pemeriksaan sementara, selain surat palsu, para tersangka juga menerbitkan sertifikat palsu. Untuk satu sertifikat palsu, tersangka membayar Rp10 juta. Sementara untuk surat palsu, tersangka membayar Rp200 ribu/surat.

Beroperasi Sejak 2014

Para tersangka yang sudah beroperasi sejak tahun 2014 dengan bermodalkan kop surat DJKN palsu ini sudah menjual 60 aset negara diwilayah Cijayanti, Jonggol, Jasinga, Klapanunggal, Ciburial, Citeko di Kecamatan Cisarua, Bogor, Kelurahan Tangkil di Kecamatan Citeureup, Bogor, Tanah Sareal, Tanah Baru dan di Mulyaharja, Kota Bogor.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo DC Tarigan menambahkan, untuk lahan DJKN di Babakan Madang, para tersangka menjual kepada korporate dan perorangan dengan nilai Rp10 milyar.

“Jadi ada 1 obyek oleh tersangka dijual ke perusahaan dan perorangan. Obyek seluas 2.000 meter di Cijayanti yang dijual mafia tanah ini milik negara sitaan BLBI. Ada keterlibatan mantan pegawai Kantor ART/BPN Kabupaten Bogor. Bahkan saat kami geledah rumahnya, kami temukan berkas penting BPN dirumahnya,”kata AKP Siswo.

Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 buah CPU, 1 laptop, 1 printer, 1 keyboard, 1 flash disk, surat tanda terima uang Rp5 milyar, surat kuasa jual Nomor : 44/2019, 30 Desember 2019, surat tanda  terima BPN, surat jawaban atas somasi pertama dan belasan srrtifikat palsu.

“Tersangka MSH menjual tanah kepada korban AAS dengan harga sesuai kesepakatan Rp26 milyar, dengan uang muka Rp5 milyar. Korban tidak bisa menguasai tanah milik  DJKN. Tolong peran masyarakat atau ada yang merasa korban, agar melapor ke polisi,”ujar AKP Siswo.

Zulkarnaen, pejabat dari Kementrian Keuangan RI yang hadir dalam jumpa pers menegaskan, Kementrian keuangan terus mengawasi aset negara yang di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Kami dari Kementrian Keuangan RI mengapresiasi langkah Polres Bogor yang mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya. Kami kementrian keuangan terus mendorong Polres Bogor untuk mengungkap lagi kasus lain yang menimbulkan kerugian negara. Kami dukung penuh,” kata Zulkarnaen. (yopi/bw)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *