oleh

Isu Pembayaran Proyek Bakal Ditunda Tahun Depan, Pemborong di Subang Panik

POSKOTA.CO – Kalangan pemborong yang memperoleh pekerjaan khususnya di Dinas PUPR Subang dilanda kepanikan menyusul adanya kabar soal pembayaran dari hasil pekerjaannya diisukan bakal ditunda hingga tahun 2023. Kasus gagal bayar pernah terjadi pada tahun 2019 dan kemungkinan akan terjadi lagi.

Kabar miris yang tidak diharapkan bagi kalangan pemborong penerima pekerjaan di Dinas PUPR itu terungkap setelah Kepala BKAD Pemkab Subang, Asep Saeful Hidayat menyatakan serapan anggaran Dinas PUPR di bulan September 2022 ini paling rendah baru mencapai angka 10,76 persen.

“Kalau tidak cepat diserap, dikuatirkan akan berdampak terhadap gagal bayar atau tunda bayar,” ujarnya.

Sayangnya , Kepala Dinas PUPR Kab Subang Heri Sopandi tidak berhasil dihubungi guna dikonfirmasi POSKOTA.CO hari ini, Kamis (22/9) karena saat dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya sedang tidak aktif. Namun pejabat Sekdis nya, Andri, saat dikofirmasi melalui pesan WhatsApp nya mengaku, masih ada waktu dan diharapkan jangan sampai tunda bayar. “Punten abdina masih rapat,” tulis Andri singkat.

Seperti diketahui, Kepala BKAD Asep Saeful Hidayat mengungkapkan kepada wartawan Kamis (22/9), serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Subang tahun anggaran 2022 baru mencapai 50,05 persen. Paling rendah penyerapannya kata Asep, adalah Dinas PUPR yang baru mencapai 10,76, kemudian paling tinggi Disparpora sudah mencapai 83,81 persen.

Lanjut Asep, rata-rata OPD yang sudah melebihi 50 persen serapan anggarannya di triwulan ke-2 tahun 2022 ini adalah OPD kecamatan. “Iya, yang sudah melebihi 50 persen keatas dari kecamatan, ada juga Setda karena ada dana hibah yang besar,” katanya.

Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Subang, Darus mengatakan akan adanya kasus gagal bayar jilid 2 kemungkinan karena Subang mengalami defisit anggaran, “Ada kemungkinan dugaan Subang sedang alami kebangkrutan,” Ucap Darus Aktifis Kabupaten Subang.

Pihaknya tambah Asep, merasa khawatir kurang cepatnya OPD melakukan penyerapan APBD Subang yang nilai totalnya mencapai Rp 3 triliunan itu, akan berdampak terhadap gagal bayar atau tunda bayar.(hrn/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *