oleh

Diduga Melampirkan Dokumen Palsu, Bupati Subang dan Kadisnaker Terancam Dipidanakan

POSKOTA.CO – Rekomendasi usulan perubahan UMK yang dikeluarkan Bupati Subang untuk mengubah usulan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dari 1,86 persen menjadi 3,33 persen sebagaimana Surat Bupati Subang H Ruhimat No KP.01/3451/Disnaker tertanggal 19 November 2020 menuai kontroversi dan berpotensi risiko hukum bagi Bupati Subang dan Maman Firmansyah Kadisnaker Kabupaten Subang, Jumat (20/11/2020).

Hal ini dikarenakan penyampaian perubahan rekomendasi Bupati Subang dengan surat Nomor KP.01/3451/Disnaker tertanggal 19 November 2020 tersebut, Bupati Subang selain tidak mencabut dahulu rekomendasi yang pertama juga tidak melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang, bahkan surat rekomendasi yang kedua tersebut sarat dengan tekanan dari pihak-pihak di luar Dewan Pengupahan Kabupaten Subang.

Aria Koswara, divisi hukum Apindo Subang.

“Selain kita mempermasalahkan administrasi dalam perubahan surat rekomendasi tersebut, kejadian atas perubahan rekomendasi tersebut diduga ada manipulasi Surat Berita Acara tertanggal 18 November 2020 yang seolah-olah usulan rekomendasi kedua tersebut disetujui oleh seluruh unsur Depekab Kabupaten Subang, padahal kenyataanya tidak ada sama sekali pembahasan mengenai angka 3,33 persen tersebut oleh Depekab Kabupaten Subang,” kata Divisi Hukum DPK Apindo Kabupaten Subang Aria Koswara.

Atas kejadian tersebut, ujar Aria Koswara, DPK Apindo Kabupaten Subang akan segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Subang dan Kadisnaker Kabupaten Subang ke Polda Jawa Barat, atas dugaan telah terjadinya tindak pidana menggunakan dokumen surat palsu dalam menerbitkan usulan perubahan rekomendasi Bupati Subang No KP.01/3451/Disnaker tertanggal 19 November 2020. (hrn)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *