JAKARTA – Pilitisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengkritisi Pemprov Jakarta karena hingga saat ini masalah banjir masih terus berulang. Untuk itu diperlukan semacam grand desain dalam mengatasi banjir sebagai persoalan klasik di ibukota.
“Penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang konkret per tahun. Sehingga, dapat diproyeksikan dalam berapa tahun Jakarta bebas dari banjir,” kata Suhaimi di gedung DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).
Suhaimi menyebut, meskipun terkadang ada fenomena kondisi alam, baik itu rob atau kiriman dari hulu. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah ada itu sudah bisa diprediksi, baik ketinggian rob maupun curah hujan. “Dalam konteks itu, maka harus sudah direncanakan dan dipublikasikan gitu. Pak Gubernur harus berani mempublikasikan program kerja dalam masa lima tahun. Penanganan banjirnya itu sekian-sekian. Insya Allah tahun sekian itu bisa selesai dengan catatan kapasitasnya,” imbuhnya.
Suhaimi menjelaskan, kerja sama dengan pemerintah pusat harus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir. Contohnya, terkait normalisasi Ciliwung itu dilakukan pemerintah pusat melalui BBWSCC. Sementara, Pemprov Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. “Harus sungguh-sungguh. DPRD Jakarta melalui Komisi D sungguh-sungguh mencoba untuk mendorong itu, supaya anggaran untuk penanganan banjir juga serius,” ungkap anggota Komisi D.
Menurutnya, pelebaran kali penting dilakukan, termasuk dengan membuat jalan inspeksi di sisi kanan dan kiri kali. Sehingga, adanya jalan inspeksi ini juga akan memudahkan mobilisasi alat berat untuk pengerukan kali. “Harus ada, sehingga alat berat nisa masuk jika perlu pengerukan lumpur. Jalan inspeksi ini juga untuk mencegah adanya masyarakat yang mengokupasi bantaran kali untuk hunian,” terangnya.
Dia menambahkan, pengerukan kali dan saluran penghubung juga perlu dioptimalkan. Sebab, sedimen lumpur dan sampah pasti memicu pendangkalan. “Nah, saya mengusulkan kemarin dalam Rapat Banggar dan Rapat Komisi karena penanganan banjir itu adalah termasuk yang prioritas, sejak dulu prioritas, maka Dinas Sumber Daya Air harus diperkuat. Termasuk, dari sisi peralatan-peralatan yang tepat untuk pengerukan kali,” jelas Suhaimi.
“Jangan sampai ini cuma kali berapa ratus meter, ngeruknya lama karena peralatan yang kurang. Nah itu saya sendiri mengusulkan supaya penambahan anggaran untuk pembelian alat-alat SDA yang dalam konteks memang fungsional untuk menangani banjir,” bebernya. Suhaimi menginginkan, peralatan untuk pengerukan kali maupun saluran di Jakarta dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi di lapangan. (jo)
Komentar