oleh

Semua Serba Mahal, Politisi Wahyu Dewanto Desak Pemprov DKJ Kembalikan Marwah PRJ sebagai Pesta Rakyat Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diminta anggota DPRD untuk mengevaluasi penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) yang dinilai telah meninggalkan marwah sebagai Pesta Rakyat Jakarta. Kaum menengah ke bawah sekarang berpikir ulang untuk mengunjungi gelaran pameran tahunan karena saking mahalnya tiket masuk, parkir kurang memadai, pungli, dan kemacetan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jakarta Wahyu Dewanto yang menyesalkan pesta JFK kini tak tersentuh masyarakat kecil. “Bayangkan, tiket masuknya saja Rp 60 ribu per orang pada week end dan hari libur nasional. Sudah sangat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat, mulai dari mahalnya tiket, kemacetan horor hingga berjam-jam, mahalnya jajaran, dan sebagainya,” kritik Wahyu di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (1/7).

Politisi Gerindra ini mendesak Pemprov DKJ agar mulai memikirkan untuk melanjutkan penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ). “JFK ini awalnya melanjutkan program Pemprov dengan nama PRJ yang juga sering dikonotasikan dengan kepanjangan dari Pesta Rakyat Jakarta. Namun makin ke sini, hajatan JFK semakin meninggalkan sentuhan kerakyatan, semua serba mahal, tak terjangkau rakyat kecil,” tandas Wahyu yang sudah terpilih jadi Wakil rakyat Jakarta untuk tiga periode.
Menurutnya, sudah semestinya penyelenggara berbenah diri mempersiapkan fasilitasnya dengan baik, serta menurunkan harga tiket dan parkir. Wahyu mengusulkan kepada Pemprov DKJ, di masa mendatang Ancol dapat menjadi lokasi pilihan penyelenggaraan PRJ yang merakyat jika sarana transportasinya sudah sangat memadai.

“Kalau MRT hingga Ancol sudah beroperasi, saya rasa Ancol bisa menjadi opsi untuk penyelengaraan PRJ,” saran Wahyu. Ia mengingatkan Gubernur Jakarta agar marwah PRJ sebagai pesta hiburan untuk semua lapisan masyarakat dalam memperingati HUT Jakarta dapat dikembalikan.

“Kalau sekarang dengan harga tiket yang mahal hingga mencapai Rp 60 ribu per orang tentu sangat sulit dijangkau warga kurang mampu. Apalagi, itu hanya untuk masuk saja, untuk menikmati hiburan seperti pentas musik harus membayar lagi, begitu harga makanan juga mahal. Kasihan, rakyat jelata tak bisa menikmati pesta di kampung sendiri,” tandas Wahyu.

Wahyu menambahkan, Pemprov Jakarta harus tetap merasa memiliki event PRJ dan melibatkan diri secara langsung. Sehingga, pihak swasta sebagai penyelenggara juga merasa diawasi dan meyakini bahwa sampai kapan pun PRJ ini tetap menjadi event Jakarta. “Termasuk pelaku UMKM harus menjadi perhatian, jangan mereka menyewa stan dengan harga mahal. Sebab, dampaknya pasti mereka akan menaikkan harga jual produknya,” kata Wahyu. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *