oleh

Aksi Buruh Mogok Kerja Nasional Dengan Cara Sweeping Bentuk Pelanggaran Hukum

POSKOTA.CO – Terkait rencana Aksi Buruh menggelar mogok kerja nasional pada 6-8 Desember 2021 yang diperkirakan akan ada 2 juta buruh yang akan ikut dalam aksi mogok kerja nasiona. Mereka berasal dari 100 ribu pabrik, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak dengan cara sweeping yang di dalamnya mengandung paksaan yang dinilai melanggar hukum.

Mengumpulkan massa buruh dengan cara “dijemput paksa” melalui sweeping mencederai prinsip dan etika dalam melakukan aksi unjuk rasa yakni prinsip sukarela. “Cara sweeping ini  telah menimbulkan rasa takut dan teror baik pada buruh maupun pengusaha,” kata Ketua Tim Kesehatan Relawan Jokowi Maruf, Yulianto Widirahardjo saat konferensi pers, Sabtu (27/11/2021).

Ia mencermati pengumpulan massa buruh dengan cara sweeping ke pabrik pabrik yang sedang operasional bahkan sampai terjadi perusakan pabrik dan kekerasan yang dilakukan oleh “massa” serikat buruh tertentu adalah termasuk perbuatan melanggar hukum dan merupakan praktek teror baik kepada buruh yang sedang bekerja maupun kepada pengusaha pemberi kerja.

“Perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip aksi massa demo buruh dimana partisipan aksi buruh dilakukan secara sukarela, damai dan tidak melakukan kekerasan. Apalagi dalam UU ketenagakerjaan menyebutkan bahwa demo dan atau mogok kerja adalah langkah ketika terjadi ketidaksepakatan dalam perundingan. Oleh karena itu rencana aksi demo dan mogok nasional pada tanggal 6-8 Desember 2021 pada dasarnya aksi demo tersebut ilegal,” tegas Yulianto.

Lebih lanjut Yulianto menyampaikan menyikapi cara pengumpulan massa dengan memaksa dan meneror untuk aksi demo dan mogok nasional tersebut, maka pimpinan organisasi : KBM, TKR Jokowi Mar’uf, JPPNA 98, Rumah Jokowi, Gema Jamin,  Advokat Indonesia menyatakan sikap;

1. Menolak cara cara intimidasi, dan pemaksaan dalam mengumpulkan aksi massa untuk ikut aksi unjuk rasa/demo.

2. Menolak sekaligus mengutuk aksi sweeping ke pabrik pabrik yg sedang operasional yang dilakukan oleh serikat buruh dalam rangka mencari peserta aksi unjuk rasa/demo buruh.

3. Meminta ketegasan  Pejabat Daerah, Pejabat Pusat dan Aparatur Kepolisian agar Serikat Buruh dilarang melakukan sweeping buruh baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja untuk dijadikan aksi massa pada Demo buruh dan Mogok Nasional.

4. Meminta kepada aparatur keamanan untuk melindungi pabrik pabrik dan buruh buruh yg sedang bekerja dari intimidasi anggota serikat buruh yang melakukan aksi buruh. (miv/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *