JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) resmi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI 2025 yang digelar megah di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Penunjukan ini menjadi momentum bersejarah yang memperkuat kolaborasi strategis antara serikat pekerja dan institusi negara demi menjaga stabilitas hubungan industrial nasional.
Tercatat lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Indonesia dan lebih dari 1.200 delegasi resmi dan pengurus cabang, lebih dari 400 perwakilan perusahaan (HRD & manajemen) dan lebih dari 50 akademisi, pemerhati tenaga kerja, dan NGO hadir dalam Rapimnas tersebut.
Mengusung tema “Buruh Bersatu untuk Ekonomi Kuat 2025–2030”, Rapimnas 2025 memusatkan pembahasan pada beberapa poin penting. Di antaranya penguatan struktur organisasi KSPSI hingga tingkat daerah, evaluasi isu ketenagakerjaan nasional 2020–2025, penyusunan roadmap perjuangan buruh 2026–2030, advokasi nasional untuk upah layak dan jaminan sosial, sinergi kebijakan industrial damai bersama Polri, Kemnaker, BPJS, dan Pemda, pembentukan Dewan Penasihat & Dewan Etik KSPSI. Puncak acara adalah pengesahan Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, melalui sidang pleno Rapimnas.
Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan besar yang diberikan kepadanya.
“Penunjukan ini adalah amanah besar. Polri berkomitmen mendampingi perjuangan buruh, menjaga ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, serta memastikan hubungan industrial berlangsung damai dan adil,” ujar Kapolri.
Kapolri menegaskan bahwa Polri akan memperkuat pola pengamanan dialog industrial yang humanis, mencakup pengamanan aksi buruh secara demokratis dan terukur, mediasi konflik ketenagakerjaan di perusahaan, pengawalan pelaksanaan jaminan sosial, perlindungan buruh migran, buruh rentan, dan buruh sektor informal, dan pencegahan konflik industrial melalui deteksi dini.
Ia menekankan bahwa serikat pekerja yang kuat berkontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi dan investasi nasional.
Buruh Butuh Mitra Strategis
Pada kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa kehadiran Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat merupakan keputusan strategis untuk menghadapi dinamika ketenagakerjaan lima tahun ke depan.
“Gerakan buruh membutuhkan mitra strategis. Komitmen Kapolri terhadap perlindungan buruh dan pengawalan demokrasi membuat kami yakin bahwa perjuangan KSPSI memasuki babak baru yang lebih kuat,” ujar Andi Gani.
Said Iqbal menambahkan bahwa kehadiran perwakilan buruh internasional memperlihatkan bahwa isu ketenagakerjaan Indonesia kini menjadi perhatian kawasan dan membuka peluang kolaborasi regional ke depan.
Selain menetapkan Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasehat KSPSI, Rapimnas juga memutuskan memperkuat posisi KSPSI dalam advokasi kebijakan ketenagakerjaan nasional, menyusun platform perjuangan “Buruh Bersatu 2026–2030”, meningkatkan kerja sama strategis KSPSI dengan Polri, Kemnaker, BPJS, dan Pemda, akselerasi penanganan PHK massal dan penciptaan lapangan kerja, kampanye nasional perlindungan buruh rentan dan buruh migran, dan konsolidasi federasi untuk memperkuat persatuan gerakan buruh nasional.
Dengan penunjukan Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasehat KSPSI, diharapkan dapat meningkatkan jembatan komunikasi buruh–pemerintah, memastikan pengamanan aksi buruh yang lebih demokratis, humanis, dan terukur, akselerasi advokasi jaminan sosial, upah layak, dan perlindungan buruh, penyelesaian perselisihan industrial yang lebih cepat dan efektif dn penguatan posisi tawar serikat pekerja di tingkat nasional.
Rapimnas 2025 tercatat sebagai salah satu konsolidasi buruh terbesar dalam lima tahun terakhir, menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh Indonesia, pimpinan federasi buruh nasional, serta perwakilan serikat pekerja internasional dari berbagai negara Asia Tenggara.
Sejumlah pejabat negara dan tokoh hadir dalam Rapimnas tersebut, antara lain Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kapolri/Ketua Dewan Penasihat KSPSI, perwakilan Mabes Polri (SLOG, Baintelkam, Divhumas, Dittipidter, dan Tim Desk Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, perwakilan Kemenko PMK, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, delegasi kementerian/lembaga terkait hubungan industrial, Pimpinan Serikat Buruh Nasional, Andi Gani Nena Wea — Presiden KSPSI, Said Iqbal — Presiden KSPI, Elly Rosita Silaban — Presiden KSBSI, Ketua dan Sekjen federasi-federasi anggota KSPSI, delegasi buruh dari 34 provinsi, perwakilan industri tekstil, logistik, energi, manufaktur, dan transportasi, dan delegasi internasional – Serikat Buruh Asia Tenggara
Rapimnas 2025 juga dimeriahkan oleh kehadiran para pemimpin buruh kawasan Asia Pasifik, antara lain Patuan Samosir, Senior Director ITUC–Asia Pasifik, Mr. Dato Abdul Halim bin Mansor, President of Malaysian Trade Union Congress (Malaysia), Mr. Chinn Sony, President of Cambodian Confederation of Trade Unions (Kamboja), Mr. Thavee Techateeravat, President of Thai Trade Union Congress (Thailand), Mr. Somboon Subsarn, Advisor of Thai Trade Union Congress (Thailand), dan Mr. Tito Geronimo, Vice President of Timor Leste Trade Union Confederation (Timor Leste).
Kehadiran delegasi internasional ini menunjukkan tingginya perhatian kawasan terhadap dinamika perburuhan Indonesia serta menguatkan posisi Rapimnas KSPSI sebagai forum buruh paling berpengaruh di Asia Tenggara.
Rapimnas KSPSI 2025 di Istora Senayan menandai era baru hubungan serikat pekerja dengan negara. Dengan penunjukan Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, organisasi buruh terbesar di Indonesia memasuki fase kolaborasi strategis untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia menuju 2030. (in)
Komentar