POSKOTA.CO – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penyitaan aset senilai Rp700 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp650 miliar terkait kasus korupsi tersebut.
Menurut Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo, penyitaan aset itu sebagai upaya Polri untuk mengembalikan keuangan negara karena dikorupsi. “Kami menduga kerugian keuangan negara sekitar Rp650 miliar,” ujar Brigjen Cahyono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/6/2022).
Aset senilai Rp700 milar disita penyidik Bareskrim Polri dari dua tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta. Kuat dugaan korupsi pengadaan lahan ini dilakukan dalam sistem korporasi.
Sebab, hasil penyelidikan pihak Bareskrim Polri menemukan uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi. “Korporasi ini dikuasai atau dikendalikan oleh yang bersangkutan,” tegas Brigjen Cahyono.
Penyidik Bareskrim Polri kini tengah memburu aset tersangka yang diduga disembunyikan di luar negeri. Guna mendalami hal itu, Polri juga telah melakukan koordinasi dengan otoritas negara terkait.
Diduga ada beberapa negara yang dijadikan tempat penyimpanan aset itu. Dugaan ini diperkuat karena penyidik menemukan bukti ada transfer ke luar negeri. “Ada beberapa negara dan kami sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016. Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka.
Rencananya lahan seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (*/omi)
Komentar