oleh

WALHI LAPORKAN PENCEMARAN LIMBAH RSU ADT

walhi adPOSKOTA.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung berencana melaporkan dan membawa dugaan pencemaran lingkungan akibat kebocoran limbah dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandarlampung A. Dadi Tjokrodipo (RSUD ADT) ke ranah hukum jika memang terbukti.

“Secepatnya kami akan cek ke lapangan dan melihat kondisi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL RSUD ADT. Jika terbukti mencemari lingkungan, kami pasti ambil tindakan dengan membawa permasalahan ini ke ranah hukum,” kata Manajer Advokasi Industri Perkotaan Walhi Lampung Heri Maryanto di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan bahwa jika memang terbukti limbah cair di rumah warga itu berasal dari RSUD tersebut, berarti telah lalai dalam mengelola limbah cair sehingga mencemari lingkungan. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan tegas seperti itu.

Menurut dia, permasalahan limbah cair RSUD ADT itu sebenarnya sudah relatif cukup lama berlangsung. Oleh karena itu, pihaknya menyesalkan kurang adanya perhatian dari pihak RSUD itu untuk melakukan pembenahan.

Ia mengungkapkan bahwa dalam kasus pencemaran tidak langsung seperti yang diduga terjadi di RSUD ADT, memang kerap berakhir antiklimaks karena BPPLH setempat pun kerap menyimpulkan jika pencemaran tersebut tidak terbukti.

“Kondisi ini yang sering kali kami sesalkan, sedangkan bukti-bukti di lapangan sudah jelas terlihat. Kondisi ini tidak saja terjadi di Kota Bandarlampung, tetapi juga di kabupaten dan kota lainnya,” kata dia lagi.

Menurut dia, kerap terjadi di RS milik pemerintah, pengelolaan limbah cairnya terkesan hanya sebatas formalitas. Standarisasi IPAL dan pemeliharaannya kurang diperhatikan sehingga limbah cair yang dihasilkan masih kerap mencemari lingkungan sekitar.

“Perangkat IPAL ada meski tidak standar. Kondisi ini diperparah lagi dengan pengelolaan dan pemeliharaan IPAL yang juga kerap diabaikan akibatnya kesan yang muncul pengelolaan limbah di institusi pemerintah hanya sebatas formalitas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa berkaitan dengan langkah hukum menyikapi kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, Walhi Lampung beberapa kali melakukan pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.
“Pihak berwenang itu sempat mendatangi kami untuk meminta Walhi Lampung selalu berkoordinasi jika mendapati adanya pelanggaran hukum, terutama pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,” katanya pula.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *