POSKOTA.CO – Pilkada bukanlah satu-satunya mewujudkan pemimpin berkualitas. Namun ada beberapa faktor, salah satunya seleksi calon. “Pilkada itu ujung mata rantai proses panjang. Dan hulunya itu seleksi. Seleksi terakhir dilakukan Parpol dan Rakyat. Jadi seleksi ini ujung pilkada yang sempurna,” tandasnya.
Pendapat itu dikatakan Ketua Partai Hanura Wiranto. Ia berharap Pilkada serentak dapat mewujudkan demokrasi yang efisien. Proses pemilihan calon di Parpol juga harus sempurna.
“Harapan pilkada serentak dapat menghasilkan pemimpin berpotensi dan sebagai perwujudan demokrasi yang lebih efisien,” ujar Wiranto.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menilai penyelenggaraan Pilkada serentak masih perlu pembenahan. Pilkada serentak nantinya harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Selain itu, dapat menjunjung tinggi demokrasi yang tercantum dalam ideologi bangsa.
“Demokrasi tidak bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Dari dulu komitmen Partai Hanura membangun demokrasi tetap konsisten dengan melahirkan pemimpin bertakwa, jujur berani dan senantiasa mengedepankan hati nurani,” katanya pria yang akrab disapa Oso itu.
Ia menegaskan hal itu saat memberikan sambutan Seminar Nasional ‘Pilkada Serentak untuk Mewujudkan Pemimpin Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan Demokrasi’ yang diadakan Program Pascasarjana Institut Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAMI) bersama Partai Hanura, di Gedung Nusantara V MPR/DPR, Sabtu (12/9).
Dengan komitmen tersebut, Oesman berharap Partai Hanura mengawal jalannya Pilkada serentak mengingat dalam proses penyelenggaraanya masih dibutuhkan pembenahan.
Karenanya, ia berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang pertama diharapkan bisa memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oso menegaskan, pilkada serentak ini harus sesuai UU negara sebagai konstitusi negara dan dapat memperkuat NKRI sebagai bentuk negara dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.“Saya juga berharap hasil diskusi ini dapat disampaikan ke MPR,” tutup Oesman.
Komentar