JAKARTA — Memperingati HUT ke-62 Partai Golkar pada 20 Oktober 2026 menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang partai yang melintasi berbagai era perpolitikan nasional, sejak berdiri sebagai Sekber Golkar pada 1964. Daya tahan Golkar terbukti bukan kebetulan, melainkan berkat akar rumput yang kuat, mesin organisasi yang tertata, serta tradisi mencetak kader pengelola pemerintahan melalui doktrin Karya Kekaryaan.
Di titik sejarah ini, kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia sejak Munas Agustus 2024 membawa energi baru yang lugas, tegas, dan inklusif. Rekam jejak Bahlil sebagai “Mutiara Hitam” dari Indonesia Timur menegaskan bahwa Golkar adalah institusi kader milik seluruh anak bangsa—bukan milik dinasti tertentu—yang menjunjung tinggi meritokrasi.
Optimisme masa depan Golkar bertumpu pada empat pilar utama:
Soliditas Organisasi: Konsolidasi internal berjalan massif. Musda di 38 provinsi tuntas secara mufakat tanpa intervensi pusat. Target konsolidasi hingga tingkat desa/kelurahan pada Desember 2026 diproyeksikan siap memacu program kerakyatan di awal 2027 demi mendongkrak perolehan kursi DPR pada Pemilu 2029.
Peran Strategis dalam Pemerintahan: Golkar konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui kontribusi nyata kader di eksekutif dan legislatif, khususnya pada isu ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan lapangan kerja.
Regenerasi dan Keunggulan Gagasan: Membuka ruang bagi generasi muda, perempuan, dan profesional dengan memperkuat budaya kerja berbasis data, kajian kebijakan, kepatuhan hukum, serta integritas.
Kedekatan Nyata dengan Rakyat: Mewujudkan slogan “Suara Rakyat, Suara Golkar” secara konkret dengan hadir sebagai problem solver masyarakat di kehidupan sehari-hari, bukan sekadar retorika menjelang pemilu.
Menghadapi era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Golkar dituntut terus adaptif dan berintegritas. Dengan kepemimpinan yang komunikatif dan kerja kolektif berbasis data, seluruh tantangan tersebut dapat dijawab demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*/aga)
(Penulis: Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH. – Tenaga Ahli DPR RI / Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar)
Komentar