oleh

Bus AKAP Serbu Terminal Pasar Jumat Diduga Tak Memiliki Trayek

POSKOTA.CO – Terminal Pasar Jumat, Jakarta Selatan diserbu Bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) yang diduga tidak memiliki izin trayek resmi dari Dirjen Perhubungan Darat. Masuknya otobus ke terminal ini memanfaatkan kelengahan petugas yang saat ini sedang fokus melakukan operasi PSBB bersama tim gugus tugas Covid-19.

Kondisi tersebut, diungkapkan Marwan, ketika dia melihat jajaran bus AKAP dari berbagai perusahaan otobus (PO) tengah parkir di Terminal Lintas Bus Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020). Bus-bus yang masuk ini jurusannya dari berbagai daerah terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Saat PSBB justru bus AKAP dari luar kota makin banyak masuk terminal ini. Ini sama saja bawa Covid dari daerah masuk Jakarta, ini juga tidak bisa dibiarkan. Kami minta aparat segera mengambil tindakan,” kata warga berdomisli di Pondok Pinang ini.

Menurut Marwan, bus-bus AKAP itu mulai terlihat mengangkut penumpang dari terminal sejak awal pandemi Covid-19. Dia menduga, bus-bus tersebut tidak mengantongi izin trayek resmi dari Dirjen Perhubungan Darat.

Sehingga dia menduga kuat pengelola bus memanfaatkan celah masa pandemi Covid untuk mengoperasionalkan armada yang tidak dilengkapi dokumen perizinan.

“Pengelolanya kalau saya lihat licik juga kali. Jadi saat petugas sibuk operasi PSBB, nah dia masukin bus-bus yang tak punya izin trayek itu. Ini enggak mungkin enggak ada main sama orang dalam terminal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Lintas Bus Pasar Jumat Supri Hartono mengaku, sejak pandemi Covid-19, hanya lima PO baru yang diizinkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Menurutnya, kelima PO tersebut merupakan pengganti PO yang tidak beroperasi lagi.

“Tapi tetap yang terdaftar dari awal hanya 47 PO dan itu pindahan dari Terminal Lebak Bulus,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala UP Terminal DKI Muslim mengatakan, dirinya tidak tahu persis berapa jumlah PO yang terdaftar pindahan dari eks Terminal Lebak Bulus karena pembangunan Depo MRT. Sebab itu merupakan kewenangan UP Terminal, sedangkan pihaknya hanya menyangkut kebijakan umum terkait aturan terminal.

“Soal operasionalnya tanyakan langsung kepada kepala terminal. Sebab ini kewenangannya,” kilahnya. (wandhy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *