oleh

UMI ZAHROK DAPAT MASUKAN BANYAK DI ACARA SERAP ASPIRASI WARGA

POSKOTA.CO – Umi Zahrok Anggota FPKB DPRD Jatim,” pada Minggu (24/11) menerima berbagai macam masalah dan harapan dalam sesi serap aspirasi dari peserta Reses 2019 yang hadir dari unsur Badan Otomom NU, MWC NU, Komunitas Sepakbola, Majelis Taklim, Kyai-Ustad Pesantren, Guru dan Tokoh Masyarakat.

Diantaranya tentang baca tulis Al-Quran, tersendatnya pembinaan olahraga sepakbola yg dulunya jember bisa mengirim atlit muda sepakbola berprestasi ke kancah nasional karena tdk adanya dukungan / fasilitas yang memadai dan minimnya pertandingan antar kampung, desa dan kota.

pembangunan Musholla di sekolah-2 umum, kesejahteraan guru Ngaji dan fasilitas pesantren, mushola di kampung-kampung masih kurang tersedianya air dan tempat Wudlu yg kurang memadai.

Menurut Umi Zahrok MSi, anggota FPKB DPRD jatim yg konsen dan getol mendorong terbitnya Perda Jawa Timur tentang Pesantren, yg sedang diusulkan masuk Raperda Jatim akan terus menyerap aspirasi masyarakat sesuai potensi dan kearifan lokal diantaranya tentang baca tulis al-quran.

Terkait ” Baca Tulis Al-Quran ” Umi Zahrok menambahkan Ada Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember, Bagian Ketiga Muatan Lokal pasal 33 ayat (3) setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis Al-Quran bagi peserta didik yg beragama Islam, semuanya akan kita harmonikan secara konperehenship.

Umi Zahrok anggota FPKB DPRD Jatim yang akrab disapa Bu Umi, merasa senang dalam sesi serap aspirasi 2019 atau sering disebut reses 2019 di Kantor PCNU Jember, mendapat berbagai masukan diantaranya masalah baca tulis al-quran agar mendapat payung hukum yg lebih luas, walaupun sudah ada muatan lokal tercantum di Perda pendidikan kabupaten Jember nomor 2 Tahun 2007.

Ditambahkan Umi Zahrok bahwa sinergitas antar penyelenggara pemerintahan baik di level Provinsi dan kabupaten/kota memang harus terbangun harmonis, hal ini akan menjadikan percepatan kebijakan pemerintah maupun program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikawal oleh anggota DPRD Jatim melalui mekanisme reses.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *