JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan pesan menohok sekaligus penuh harapan saat mengukuhkan Dewan Pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031. Bertempat di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Senin (4/5), Tito menegaskan bahwa pengalaman panjang para mantan kepala daerah adalah “harta karun” yang tidak boleh menguap begitu saja.
“Pengalaman 5 atau 10 tahun memimpin daerah itu fakta sejarah yang mahal. Itu tidak bisa dibeli, hanya bisa didapat lewat perjalanan hidup yang panjang,” ujar Tito dengan nada bersemangat di hadapan ratusan purnabakti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Tiga ‘Rambu’ Agar Tak Layu Sebelum Berkembang
Meski menyambut gembira lahirnya wadah ini, Tito tidak segan memberikan peringatan keras. Ia menetapkan tiga rambu utama agar Perpukadesi tetap relevan dan tidak berakhir sebagai organisasi yang “mengecil” lalu hilang.
- Haram Berpolitik Praktis: Tito mewanti-wanti agar organisasi ini tidak terseret arus dukung-mendukung partai politik. “Begitu masuk politik praktis, organisasi ini akan mengecil. Lawan politik pasti tidak suka dan legitimasi kalian akan runtuh,” tegasnya.
- Kritik Solutif, Bukan Menggurui: Ia mempersilakan para senior untuk memberikan masukan, namun mengingatkan agar tidak mengintervensi atau menggurui pejabat yang tengah menjabat (incumbent). “Existing power ada pada mereka. Berikan solusi yang teknis, bukan sekadar kritik yang membuat tidak nyaman.”
- Jauhi Kepentingan Proyek: Tito memperingatkan agar nama besar organisasi tidak dijadikan tunggangan untuk kepentingan personal, terutama yang berkaitan dengan anggaran atau proyek-proyek pemerintah.
Tes Ombak: Tantangan Masalah APBD 2027
Tak hanya memberi wejangan, Mendagri langsung “melempar bola panas” sebagai ujian pertama bagi Perpukadesi. Ia menantang para purnabakti untuk membantu pemerintah memecahkan polemik teknis terkait UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Salah satunya adalah aturan ketat belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30% pada Januari 2027 mendatang.
”Kepala daerah yang baru menjabat mungkin bingung. Di sinilah peran kalian. Saya tes, bisa tidak organisasi ini memberikan kajian yang berbobot dan fundamental? Kalau kajiannya bagus, saya akui hebat. Tapi kalau ‘mengambang’, ya sudah,” tantang Tito yang disambut antusias para peserta.
Wadah Strategis Nasional
Acara yang bertajuk “Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Daerah untuk Indonesia yang Berkelanjutan” ini juga menandai deklarasi resmi Perpukadesi di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (HOR) H. Bibit Waluyo sebagai Ketua Umum.
Tito memastikan Kemendagri akan tetap menjamin kebebasan berserikat sesuai konstitusi dan aturan internasional (ICCPR). Namun, ia kembali menekankan bahwa umur panjang organisasi ini bergantung pada kemampuannya menjaga netralitas dan kualitas kontribusi pemikiran bagi NKRI. (aga/fs)
Komentar