POSKOTA.CO – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gelar kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bogor pada Senin-Kamis, 27-30 Maret 2023. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Hotel Santika, Kota Bogor dan diikuti oleh lebih dari 8000 peserta yang hadir secara luring maupun daring.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN Kemendikbudristek dalam menunjang tugas dan fungsinya di bidang teknologi digital.
Mendikbudristek Nadim menyampaikan bahwa kegiatan Literasi Digital bagi ASN menjadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan para ASN Kemendikbudristek. “Melalui penyelenggaraan Literasi Digital yang dilaksanakan secara masif dan dipadukan dengan program Merdeka Belajar akan meningkatkan kompetensi atau kemampuan ASN Kemendikbudristek,” tuturnya.
Menurut Nadiem ASN yang mengikuti kegiatan ini akan dihadapkan pada empat dimensi Literasi Digital sebagai penunjang kompetensi. Yakni Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture. Kegiatan ini juga akan menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kecakapan digital ASN Kemendikbudristek. “Saya optimis hasil dari pelatihan ini akan meningkatkan pelayanan publik,” jelas Nadiem.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti yang menyampaikan bahwa tanggung jawab ASN kini semakin besar karena pelayanan yang dihadirkan bagi masyarakat semakin beragam. “ASN saat ini dituntut bekerja lebih baik dalam berbagai pelayanan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menguasai literasi digital dengan baik,” ungkapnya.
Suharti menjelaskan bahwa ada beberapa aspek dasar yang akan berguna bagi ASN jika telahmenguasai literasi digital. “Melalui literasi digital, kita menjadi mampu berpikir kritis untuk menyaring informasi, kemudian kita jadi mengerti penggunaan internet yang aman, lalu memahami dan menghindari plagiarisme digital, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga identitas kita atau data-data rahasia di ruang digital. Harapannya ASN Kemendikbudristek bisa mahir di dunia digital dan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Boni Pudjianto yang menyampaikan bahwa ASN harus memahami konsekuensi dari penggunaan perangkat digital agar tetap aman dan nyaman di dalam ruang digital. “Inovasi teknologi digital adalah hal yang kini terus berlanjut dan membawa dampak pada pekerjaan termasuk dalam sektor literasi digital. Oleh karena itu, ASN perlu cakap dalam menggunakan ruang digital, namun juga harus berhati-hati saat menggunakannya,” jelasnya.
Boni juga mengingatkan para ASN mengenai netralitas dalam memasuki tahun politik di Indonesia. “Aparatur pemerintah diharapkan dapat mengedepankan sikap netralitas, di mana tidak menunjukkan partisipasinya dalam kampanye politik. Perlu diingat bahwa ASN berada di bawah pengawasan negara, di mana jika ASN melanggar peraturan negara tentu akan dihadapkan pada konsekuensi yang berlaku sesuai hukum. Oleh karena itu, diharapkan bapak dan ibu dapat menunjukkan sikap netral dan fokus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutur Boni sekaligus membuka sesi diskusi Batch I.
Hari pertama kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Pegawai ASN Kemendikbudristek terdiri dua batch yang diisi oleh beberapa narasumber nasional yang kredibel. Topik-topik yang diangkat dalam setiap batch mencakup empat pilar literasi digital, yaitu Budaya Digital, Etika Digital, Kecakapan Digital, dan Keamanan Digital.
Sesi Materi Batch I Penyampaian materi pertama pada batch I mengenai Kecakapan Digital dibawakan oleh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Sofian Lusa. Menurutnya, Kecakapan Digital didasarkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk menguasai penggunaan akses-akses digital.
Sofian menekankan bahwa kecakapan digital merupakan kemampuan yang harus dipraktikkan agar semakin fasih. “Kecakapan digital ini sebenarnya sudah masuk dalam agenda yang ingin dicapai dalam Indonesia Emas 2045. Saat momentum ini terjadi, harapannya ASN kita memiliki daya saing dalam kancah internasional. Namun, sebelum sampai ke tahap tersebut kita harus berpedoman pada beberapa objektivitas keberhasilan memahami kecakapan digital yakni memiliki pemahaman, mengenali bentuk persoalan yang dihadapi dalam menggunakan perangkat teknologi, serta mampu menjaga etika dalam menggunakannya. Ketika ASN sudah masuk dalam kategori keberhasilan ini, maka ASN sudahdipastikan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutur Sofian.
Materi berikutnya mengenai Keamanan Digital disampaikan oleh Staf Pengajar serta Kepala Lab E-Government & E-Business Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Dana Indra Sensuse. Dalam paparannya, Dana menyampaikan bahwa Keamanan dan Keselamatan Digital sebenarnya sangat terkait dengan netralitas ASN.
Dana juga mengingatkan pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi risiko-risiko di ruang digital. “Terdapat tiga upaya preventif yang bisa kita lakukan yakni kita harus patuh pada peraturan yang berkaitan dengan keamanan digital, patuh terhadap penugasan kita sebagai ASN, dan yang terakhir adalah peran pemerintah untuk membuat pengamanan sistem baik untuk aplikasi penunjang kerja di pemerintah ataupun yang ditujukkan untuk aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Materi selanjutnya yakni Etika Digital dilanjutkan oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran Kemendikbudristek, Ibrahim Sidik. Dalam paparannya, Ibrahim menyebutkan bahwa, dunia nyata tidaklah berbeda dengan ruang digital, begitu juga dengan penerapan etika komunikasi. “Dalam berkomunikasi di ruang digital atau di dunia nyata tetap sama, karena kita berhadapan dengan lawan bicara yang mana juga seorang insan. Oleh karena itu, segala bentuk komunikasi juga harus disampaikan dengan beretika. Melalui komunikasi yang beretika, akan terbentuk informasi-informasi kredibel yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan,” tutur Ibrahim.
Materi terakhir batch I mengenai Budaya Digital disampaikan oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran Kemendikbudristek, Rusdi Kurniawan. Menurutnya, budaya digital sebenarnya telah terjadi pada masyarakat Indonesia dalam satu dekade terakhir. “Kehidupan kita yang setiap hari bergantung pada smartphone, internet, laptop, dan lain sebagainya sebenarnya mencerminkan budaya digital. Tanpa disadari, bapak-ibu telah menjadi bagian dari budaya digital yang ada. Namun, tugas kita di sini adalah membuat budaya ini berjalan dengan baik sesuai norma masyarakat kita dan tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif di dunia maya,” jelasnya.
Sesi Materi Batch II Kegiatan sesi materi pada batch II mengenai Kecakapan Digital kembali dipaparkan oleh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Sofian Lusa. Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa, ASN kini dapat memaksimalkan kemampuannya dengan berbagai cara. “Saat ini ada berbagai cara kreatif untuk mengasah kecakapan digital dari teman-teman ASN, salah satunya dengan menjadi konten kreator. Jika berminat, maka teman-teman bisa lebih mengeksplorasi ruang digital. Selain itu, ini juga menjadi praktik yang akan terus-terusan dilakukan sehingga teman-teman menjadi fasih baik dalam menggunakan tools digitalnya dan juga mengasah ide kreatif, sehingga kecakapan digital teman-teman akan semakin meningkat,” ujarnya.
Sofian juga menekankan bahwa eksplorasi ASN menjadi content creator tidaklah melanggar hukum apabila dilakukan di luar kegiatannya sebagai pelayan publik. “Teman-teman tidak perlu khawatir untuk menjadi content creator seperti Youtuber, malah kami mendukung kalian dalam menjadi content creator untuk membagikan informasi seputar layanan pemerintah kepada publik,” tegas Sofian.
Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Kemenkes RI, Yan Bani Luza membawakan materi tentang Keamanan Digital mengenai Antisipasi Keamanan dan Keselamatan Digital pada sesi berikutnya. Bani mengatakan bahwa digitalisasi memiliki berbagai manfaat yang dapat menciptakan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
Bani juga menekankan bahwa perubahan pada Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menyebabkan adanya efisiensi dalam perlindungan data. “SPBE memungkin pemerintah membuat super apps agar semua pelayanan menjadi terarah dan lebih fleksibel untuk dipantau oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah akan lebih mudah melakukan kontrol agar serangan siber juga semakin berkurang,” tegasnya.
Materi berikutnya mengenai Etika Digital dilanjutkan oleh Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Wawan Hermawan. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa di dua dunia ini (fisik dan maya) kita harus memperhatikan etika komunikasi dalam membuat konten media sosial. “Etika dalam komunikasi dapat mengajak aparatur sipil negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan bertanggung jawab, sehingga bisa mencegah dampak negatif terhadap psikologi pengguna,” jelasnya.
Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Bina Nusantara (BINUS), Cornelia Istiani memaparkan mengenai materi Budaya Digital dalam sesi materi terakhir pada batch II. Menurut Cornelia, budaya digital saat ini turut dipengaruhi oleh industri 5.0. “Industri 5.0 juga memunculkan society 5.0, dimana setiap orang bergantung dengan teknologi serta ruang digital. Aplikasi-aplikasi yang ada di ruang digital inilah yang disebut sebagai produk budaya, namun tidak sedikit dari produk budaya tersebut yang memiliki dampak negatif sehingga kita terdegradasi,” tuturnya.
Cornelia mengatakan bahwa, masyarakat seharusnya membangun dunia digital dengan budaya digital yang baik di masa depan. “Dan terakhir di dunia digital, jika kita bangun dunia digital yang baik maka kita akan menjadi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan masalah. Caranya dengan membawa kondisi tertentu (budaya) di masa depan yang nantinya dapat menciptakan semacam keuntungan pribadi,” tegas Cornelia. (*/fs)
Komentar