JAKARTA – Memasuki usia ke-12, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) meneguhkan komitmennya untuk terus menempatkan rakyat Indonesia sebagai subjek utama dalam panggung politik nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-12 Projo di kantor pusatnya, Jalan Perdatam Raya 37, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026). “Usia 12 tahun bukan sekadar penanda waktu di kalender, namun jejak perjalanan untuk tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia,” kata Budi Arie.
Menurut Budi Arie, perjalanan politik nasional selama ini mencatat kelompok relawan sebagai entitas yang cenderung muncul menjelang pemilu dan kemudian menghilang setelah pesta demokrasi berakhir. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada Projo.
Setelah ikut mengawal kemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014, lanjut Budi Arie, Projo memilih untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjuangannya. Organisasi ini kemudian melewati sejumlah fase, mulai dari konsolidasi akar rumput pada 2013-2014, pengawalan kebijakan pemerintah pada 2014-2019, hingga bertransformasi menjadi gerakan kebijakan pada 2019-2024.
Salah satu langkah penting Projo adalah lahirnya Musyawarah Rakyat (Musra) pada Agustus 2022. Budi Arie menyebut Musra sebagai eksperimen politik genuine Projo untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam mencari sosok calon pemimpin nasional penerus Presiden Jokowi.
Hasil Musra yang digelar di berbagai daerah di Indonesia kemudian menjadi salah satu dasar sikap politik Projo dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie mengatakan, Projo mengambil posisi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai keberhasilan pemerintahan sebelumnya dengan upaya penyempurnaan di masa kini. “Projo juga memastikan komitmen kerakyatan tetap terjaga,” ujar Budi Arie, dalam keterangan yang didapat media ini, Minggu (23/8/2026).
Di usia ke-12, Projo berkomitmen mempertahankan identitas sebagai organisasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sikap tersebut, kata Budi Arie, akan dijalankan dengan cara berpikir independen dan keberanian menyampaikan kondisi masyarakat secara apa adanya. “Jujur artinya, menyampaikan kesulitan rakyat tanpa pemanis buatan,” tegasnya.
Dengan semangat tersebut, Projo ingin terus menjadi mata dan telinga pemerintah, sekaligus memastikan suara serta persoalan masyarakat tidak berhenti di tingkat akar rumput, tetapi dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional. (*/din)
Komentar