oleh

Poros Muda: Perlu Kajian Mendalam Terkait Usulan Dibentuknya Kementerian Keamanan Dalam Negeri

POSKOTA.CO – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan dibentuknya Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Frans Freddy selaku aktivis muda ketua Poros Muda Indonesia yg pernah jadi kader bela negara (Menwa) menilai usul ini perlu kajian secara mendalam sebelum diusulkan.

“Saya pikir hal ini perlu dikaji mendalam dan ada baiknya dibikin kajiannya sebelum akhirnya dilemparkan ke publik yang akan menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu,” kata Frans Freddy dalam keterangan tertulis, do Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Lebih lanjut, Frans mengatakan, jika tidak ada kajian saat membentuk lembaga baru, maka dapat dipastikan membuat bingung sejumlah pihak dan pemborosan anggaran yang lg kondisi covid masyarakat masih perlu di bantu, daripada buat lembaga baru Oleh karena itu, Frans menekankan penjelasan rinci lebih dulu disampaikan kepada DPR dan di buat kajian terhadap pakar tata negara.

“Seharusnya dibikin kajiannya dulu lalu kemudian disosialisasikan terutama kepada pembuat undang-undang. Kalau seperti ini kan kita bingung, kalau ditanya kajiannya kita belum tahu urgensinya juga kita belum tahu,” ungkap Frans.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dalam pernyataan akhir Lemhannas tahun 2021 mengusulkan agar Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional dibentuk. Nantinya, kata Agus, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tersebut.

“Kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian, yang diberi mandat portofolio keamanan dalam negeri, guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri,” kata Agus seperti menilai Frans dari sisi yuridis.

Gagasan tersebut bertentangan UUD 1945, TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU tentang Intelijen UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur dimensi-dimensi keamanan.

Frans menambahkan bahwa gagasan tersebut akan tumpang tindih kerja dan fungsi lembaga negara dengan kementerian, merusak sistem tatanegara yang telah dibangun paska reformasi, dan mengganggu independensi proses penegakan hukum. Diluar dari masalah tersebut, proses penyusunan konsep tersebut juga tidak pernah dilakukan secara transparan dan diuji secara terbuka diruang publik. Padahal dalam merumuskan kebijakan, partisipasi publik adalah prasyarat penting karena publik adalah pihak paling terdampak dari suatu kebijakan.

“Oleh karena itu, jelas bahwa gagasan tersebut menciptakan beragam permasalahan, yang akan menyeret negara ini kedalam kemunduran,” tutup Frans. (rihadin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.