oleh

Polemik TKA Tiongkok, IPW Desak Mabes Polri Copot Kapolda Sultra

-Nasional-227 views

POSKOTA.CO – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Mabes Polri segera mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Pol Merdisyam sebagai buntut polemik kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Kendari.

“Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam. Sebab dalam kasus kedatangan 49 TKA Tiongkok di Kendari, Kapolda tidak hanya mempermalukan institusi Polri dan pemerintah, tapi juga sudah melakukan kebohongan publik dan melanggar UU ITE,” tandas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2020).

IPW menilai, apa yang dilakukan Kapolda Sultra menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian yang bersangkutan tidak promoter. Ucapannya, yang menyatakan bahwa 49 TKA Tiongkok yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu Corona.

“Sebagai Kapolda, yang bersangkutan tidak cermat melakukan check and rechek. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan. Akibatnya, pernyataannya sebagai pejabat publik yang dipercaya menjaga keamanan di Sultra menjadi sarat dengan kebohongan, yang pada akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi. Di samping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah
melanggar janji di mana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif,” terang Neta.

Neta menegaskan, pernyataan Kapolda Sultra itu jelas mencoreng institusi. Sebab itu pimpinan Polri harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada Pasal 7 Ayat 1 Perkap tersebut dikatakan, bahwa setiap Anggota Polri wajib antara lain, a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam.

Dalam kasus ini, ungkap Neta, Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A Ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Sedangkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 55 mengungkapkan, setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.

Sebagai informasi, Kasus ini berawal dari masuknya 49 TKA Tiongkok ke Kendari pada Minggu (15/3/2020) malam. Kapolda Sultra mengatakan, TKA Tiongkok itu baru memperpanjang visa dan izin kerja di Jakarta. Tapi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sulawesi Tenggara Sofyan mengatakan, ke 49 TKA itu baru datang dari Henan, Tiongkok. Dua pernyataan pejabat pemerintah yang bertolak belakang ini jelas membingungkan publik di tengah merebaknya isu Corona.

“Kasus ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mengatasi isu Corona. Polda Sultra sebagai penanggung jawab keamanan yang memiliki perangkat intelijen seharusnya bisa lebih akurat dalam menyikapi isu-isu aktual di masyarakat. Untuk itu Kapolda yang bekerja tidak profesional, modern dan terpercaya seperti Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam harus segera dicopot dari jabatannya,” pungkas Neta S Pane. (*/rel)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *