oleh

Pencopotan Dua Kapolda dan Dua Kapolres Menunjukkan Sikap Tegas Kapolri

-Nasional-150 views

POSKOTA.CO – Pencopotan dua Kapolda dan dua Kapolres yang dibawahinya akibat tidak becus melaksanakan tugasnya menegakkan protokol covid 19 pantas diapresiasi. Rakyat yang sudah amat sangat kecewa, beberapa hari terakhir ini, seperti mendapat suntikan pereda rasa sakit.

Citra Polri yang merosot dan kalah wibawa – seolah barisan Pramuka di bawah kendali ormas radikal – naik kembali. Kapolri Jenderal Idham Azis akhirnya bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal itu. Mereka yang dicopot adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi. Selain itu, Kapolri juga mencopot Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy.

Argo Yuwono

Kombes H‎eru digantikan oleh Kombes Pol Hengky Haryadi. AKBP Roland Ronaldy dimutasi dan digantikan oleh Kapolres Lamongan AKBP Harun. Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dalam jumpa pers petang ini menyatakan, dua kapolda dan dua kapolres dicopot dari jabatannya masing masing karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan COVID-19.

Pencopotan mereka seperti guyuran hujan di tengah panas yang menyengat di hati masyarakat pendukung Pancasila dan NKRI – menandai bahwa negara sungguh sungguh menegakkan aturan. Sanksi sekaligus peringatan bagi para pejabat – jangan mau enaknya saja. Menduduki pos “basah”. Tapi ngeles tidak melakukan penegakkan hukum dan aturan di wilayahnya ketika ada pelanggaran.

Bukan rahasia lagi Kapolda dan Kapolres di ibukota dan Bodetabek merupakan pos idaman alias pos “basah” karena banyak kasus dan setorannya. Tapi sedikit yang menyadari bahwa ada resiko yang harus dihadapi.

Penegakan disiplin kepada dua Kapolda dan Kapolres di jajaran Polri patut diapresiasi. Diapresiasi karena ada kemauan kuat pimpinan Polri untuk menegakkan aturan sekaligus mengembalikan kredebilitas Polri dan wibawa pemerintah dan negara di mata masyarakat.

KINI KITA menunggu TNI yang juga kemarin tidak menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan aturan protokol kesehatan dalam pencegaran penyebarab covid-19. Bahkan mengirimkan truk untuk “mengawal tokoh pelarian” dan tokoh yang diekstradisi – bukan “mengamankan bandara” sebagai obyek vital.

Sanksi yang tegas atas petinggi TNI kepada jajaran dan prajuritnya diharapkan membawa efek jera juga di korps berseragam hijau itu.

Disiplin militer harus dinormakan kembali. Agar prajurit tidak seenaknya memuja tokoh yang berseberangan dengan pemerintah bahkan negara. Juga pembiaran atas terjadinya proses radikalisme. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut sekitar 3% prajurit TNI terpapar radikalisme dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara.

“Hukum dan disiplin tidak akan cukup dengan sendirinya membawa perbaikan negara. Akan tetapi, sebaliknya, tanpa hukum dan tanpa disiplin akan runtuhlah setiap negara dan tentara.” Demikian Perintah Harian Panglima Besar Jenderal TNI Sudirman pada 1956 yang selalu menjadi pedoman.

Penegakan disiplin bagi Polri dan TNI mutlak dilakukan karena mereka dilengkapi senjata seragam serta wewenang yang bisa melukai dan membunuh orang lain. Juga memenjarakan orang yang tidak bersalah.

Tanpa disiplin yang ketat, militer dan polisi tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang suka-suka menggunakan senjata.
Karena itulah, disiplin polisi dan TNI harus tegak lurus. Terus menerus ditegakkan! Salam NKRI. (supriyanto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *