POSKOTA.CO-Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang dilarang ‘masuk’ ke Arab Saudi dengan alasan tingginya angka kasus positif Covid-19. Pelarangan ini berimbas pada rencana pemberangkatan jemaah umrah dan haji Indonesia tahun 2021.
Namun di tengah berbagai upaya pengendalian pandemi Covid-19, pemerintah berupaya menyusun berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan dibukanya kembali izin umrah dan haji dari pemerintah Arab Saudi.
“Angka kasus Covid-19 di tanah air terus menurun, sehingga kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi dibukanya ibadah haji 2021 atau 1441 H dan kegiatan umrah,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertajuk “Haji dan Umrah di Masa Pandemi”, secara daring dan luring, yang diselenggarakan oleh jagatbisnis.com dan indoposco.id, bertempat di Hotel Aston Simatupang, Jakarta Selatan.
Adapun tiga skenario yang disiapkan pemerintah yakni skenario kuota penuh 221 ribu jamah, skenario opsi terbatas dan skenario ketiga adalah tidak memberangkatkan jemaah haji seperti tahun 2020 lalu. Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama terus menyiapkan dokumen secara bertahap hingga pembahasan biaya haji bersama Komisi VIII DPR RI.
“Kami siapkan tiga skenario yakni kuota penuh, opsi terbatas dan opri terburuk tidak memberangkatkan di tahun ini,” katanya.
Semua skenario ini masih sangat tergantung dari pemerintah Arab Saudi. Terakhir Menteri Agama sudah melakukan komunikasi dengan menteri agama Arab Saudi. Namun masih menunggu, karena kewenangan memberikan ketentuan kepastian haji oleh Raja Arab Saudi.
Dikatakan Wamenag, pemerintah terus bekerja menyiapkan opsi kuota penuh dengan asumsi kuota normal 221 ribu jemaah dengan biaya haji merujuk 2020 rata-rata Rp35.235.602 per jemaah. Jemaah akan didampingi petugas haji kloter dan non kloter sebanyak 4.200 petugas. Petugas haji sebanyak 3.400 orang dan petugas pembimbing haji sebanyak 18 ribu orang.
Lebih lanjut Wamenag mengatakan selama lima tahun sebelum masa pandemi, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia terus meningkat. Dan upaya-upaya peningkatan pembinaan ibadah haji dan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan ibadah haji terus dilakukan Kemenag. Diantaranya perbaikan manasik haji sepanjang tahun bagi jemaah haji Indonesia, menyempurnakan hukum manasik haji, agar memudahkan jemaah untuk memahami seluk beluk ibadah haji.
“Kami juga terus meningkatkan saran dan prasarana haji, seperti membuka embarkasi Jabar di Majalengka, dan fasilitas pemondokan haji di Indramayu yang ditargetkan bisa digunakan pada musim haji 2021,” katanya.
Selain itu, Kemenag mempercepat layanan proses imigrasi, membangun pusat layanan haji umrah terpadu (PLHUT), membangun sarana haji di bandara Jeddah dengan memperluas lobi VIP untuk jemaah haji Indonesia. Kemudian, pemerintah juga telah menerapakan zonasi untuk penyelenggaraan haji dan akan meningkatkan konsumsi ditargetkan 50 kali di 2021.
Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian (Persero), Mulyono menuturkan, skenario pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi sesuatu yang sangat baik. Skenario ini memberikan kepastian kepada masyarakat yang akan melaksanakan haji maupun umrah tahun 2021.
“Survei menyebutkan bahwa masyarakat sangat ingin berangkat haji. Kami optimis jika tren Covid-19 melandai, pemerintah Saudi akan kembali menyelenggarakan haji,” katanya.
Untuk memudahkan masyarakat merencanakan ibadah haji, PT Pegadaian (Persero) lanjutnya, memiliki program arum haji pengadaian. Program ini memberikan kesempatan masyarakat untuk menabung emas untuk merencanakan perjalanan haji.
Sementara itu, Sekjen Amphuri, M Farid Al Jawi mengatakan, Amphuri memiliki 520 travel dari 1300 travel yang memiliki izin dari Kementerian Agama. Saat ini Amphuri menunggu keputusan dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah yang terus melakukan verifikasi jemaah, walaupun belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi. Ini akan memudahkan penyelenggaraan haji, apabila ada keputusan dari Arab Saudi,” katanya.
Saat memandu acara webinar, Pemimpin Redaksi Indoposco.id Juni Armanto menuturkan, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan koordinasi dengan negara Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2021. Ia berharap, pemerintah Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan haji 2021. Sehingga, jemaah haji Indonesia bisa berangkat haji tahun ini.
“Pemerintah Arab Saudi pernah membuka umrah pada 1 November 2020 hingga 2 Februari 2021 lalu. Namun pemerintah Arab Saudi kembali menutup setelah mengeluarkan larangan 20 negara masuk Arab Saudi,” katanya.
Pandemi Covid-19, menurut Juni cukup mengkahawatirkan dunia, karena berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, pada penyelenggaraan haji 2021, pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan pendekatan ke pemerintah Arab Saudi. (*/fs)
Komentar