JAKARTA – Gerak cepat ditunjukkan jajaran Kabinet Merah Putih. Bertempat di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (17/3/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi krusial yang melibatkan enam menteri strategis.
Agenda utamanya? Evaluasi besar-besaran postur kepegawaian nasional demi mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rapat yang dimulai pukul 10.09 WIB ini merupakan kelanjutan dari arahan langsung Presiden Prabowo pada 8 Maret 2026 lalu. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menegaskan, waktu yang tersedia sangat singkat, sehingga keputusan strategis harus segera dirumuskan.
”Apa yang diharapkan Bapak Presiden harus segera dilaksanakan. Waktunya sangat singkat, kita harus segera merumuskan keputusan,” tegas Wamenhan Donny.
Evaluasi Total
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan telaah mendalam terhadap desain organisasi dan postur ASN. Bukan sekadar administratif, evaluasi ini bertujuan memperkuat organisasi dalam mengeksekusi program nasional.
Beberapa poin panas yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain:
- Krisis tenaga medis: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap fakta mengejutkan — dari 10.000 puskesmas, sekitar 4.000 di antaranya masih kekurangan tenaga medis, terutama dokter gigi.
- Penataan guru: Mendikdasmen Abdul Muti diminta melakukan penataan ulang kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
- Talent pool nasional: Menteri Dikti-Saintek Brian Yuliarto fokus pada pengembangan talenta nasional untuk mendukung akselerasi program pemerintah.
- Identifikasi kepegawaian: Kepala BKN Prof. Zudan telah diminta melakukan identifikasi menyeluruh terhadap desain kepegawaian selama satu tahun terakhir.
Rapat ‘lini tengah’ ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Abdul Muti, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Mendagri Tito Karnavian, serta jajaran Wamen, Kepala BPS, dan Kepala BKN.
Langkah Mensesneg mengumpulkan para menteri di kantor Kemenhan memberikan sinyal kuat adanya integrasi komando yang lebih solid. Evaluasi ASN besar-besaran ini diprediksi akan menjadi babak baru efisiensi birokrasi di era Prabowo, di mana penempatan personel akan lebih berbasis pada kebutuhan riil di lapangan (seperti pemenuhan dokter dan guru) daripada sekadar formalitas jabatan. (*/aga)
Komentar