oleh

Mengenal Sosok Hakim Agung Prof. Supandi, yang Membuat Buku ‘Bocah Kebon dari Deli’

POSKOTA.CO – Sikap hakim yang satu ini tetap bersahaja. Meski kini menjabat sebagai hakim agung, ia tetap hidup sederhana. Adalah Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum, yang kini terus berkarier dalam dunia hukum. Bahkan di usianya memasuki purna bakti, ia sempat membuat buku berjudul, ‘Bocah Kebon dari Deli’.

Dalam buku itu ia menceritakan kisah perjalanan hidupnya yang dilahirkan dan dibesarkan di perkampungan di tengah kebun pinggiran desa terpencil di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk membantu orangtuanya yang yang hidup pas-pasan setelah hijrah dari pulau Jawa untuk menyelamatkan diri dari kekejaman kolonial Belanda, Supandi habiskan waktunya dengan menggembala dan berkebun.

Meski hidup dalam keprihatinan Supandi, tetap bersekolah walau harus menempuh jarak 40 kilometer dengan berjalan kaki demi mencapai gedung sekolahnya. Ia pun terus bertumbuh besar. Dan sejak kecil terus mendengar kisah perjuangan pahit leluhur dari keluarga ayahnya.

Supandi merupakan buyut Raden Matkasan, anggota pasukan elit khusus Pangeran Diponegoro yang memiliki putra bernama Ki Tirtoleksono yang pernah menjabat sebagai Lurah 1 Desa Tlutup. Salah satu putra Ki Tirtoleksono, yakni Ki Ibrahim lari ke Deli karena berseteru dengan mandor Belanda di Pabrik Gula Trangkil dengan nama samaran Ki Sudjak. Ketika itulah lahirlah Ngadimun, sementara Supandi adalah anak keempat dari Ngadimun.

Buku karya Prof Supandi berjudul "Bocah Kebon Dari Deli" (ist)

Jadi Hakim Agung

Usaha Supandi untuk meraih cita-citanya tak mengenal lelah. Hasilnya kini ia menjadi hakim agung yang dipercaya sebagai Ketua Muda (Tuada) Tata Usaha Negara (TUN) dan Pajak di Mahkamah Agung RI. Sebelumnya pada 2019, ia pernah menjadi Guru Besar bergelar Profesor oleh Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Supandi tercatat sebagai salah satu hakim agung profesional yang memutus kasus BPJS. Bahkan dalam menjalankan tugasnya, ia kerap menyumbangkan arah pemikirannya yang sarat akan integritas.

“Pejabat adalah personifikasi (wujud manusia) dari organ negara hukum, maka setiap tindak lakunya wajib berdasarkan hukum. Dan putusan hakim yang BHT adalah hukum di dalam kasus konkrit. Senang atau tidak senang sang pejabat harus wajib melaksanakan (eksekusi otomatis). Jika tidak demikian, maka sesungguhnya sang pejabat sedang melawan perintah jabatannya,” katanya.

Bahkan, tambahnya,  lebih tegas bisa disebutkan sang pejabat telah gagal menjalankan jabatannya. Dia gagal menjalankan peran organ negara hukum, sehingga dia kehilangan legitimasi dalam jabatannya itu. Atau di non job kan.

Ikuti Komando Presiden

Menurutnya, dalam memperbaiki carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat dan pemerintah harus sama-sama bergerak cepat secara ikhlas mengikuti komando Presiden, yakni: hijrahkan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara dari tradisi lama (hard copy) menjadi tradisi baru (soft copy), sehingga tercipta suasana e-governance secara kaffah.

“Hal ini agar perilaku tidak profesional, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak efisien anak negeri tidak mungkin untuk dilakukan,” tandas hakim agung yang pernah selamat dari kasus Covid-19 di usia senjanya.

Disamping NKRI harus dikelola secara e-governance, semua potensi negeri harus digerakkan bersinergi (tidak ego sektoral), menuju arah yang jelas untuk tercapainya cita-cita NKRI (seperti tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945).

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah memulai gerakan itu, mensinerjikan semua peraturan perundang-undangan.

“NKRI harus memiliki Law Centre dan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum). Lepaskan ego sektoral, semua peraturan perundangan bergerak seirama dan bersinergi menuju cita-cita NKRI, diproses dan difilter oleh Law Centre itu. Ingat pesan Yth. Prof. Dr. Sunaryati Hartono,S.H. di tahun 1975 ketika beliau menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” ungkapnya saat berbincang dengan Pimpinan Umum media online, info breaking news, Emil Foster Simatupang, pekan lalu di Mahkamah Agung RI.

Tidak kalah penting, Prof. Supandi juga mengingat pesan sang Guru Besar yang tercinta, Yth. Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH (FH USU tahun 1978) yang berbunyi:

Jika cita-cita Kemerdekaan RI ingin segera tercapai, maka perlu dibangun Sistem Besar Pengelolaan Kehidupan Nasionsl (SISNAS). Caranya semua variabel kehidupan bangsa dan negara dihitung, tidak boleh ada yang tertinggal, kemudian semua variabel itu dihitung secara ilmiah dan sistematis interaksinya satu dengan lain (dengan metode Causal Loop Diagram Sistem) sehinggal terpilih variabel dominan dan generatif. Lanjutkan dengan Komando Pimpinan Nasional, variabel dominan dan generatif itu digerakkan ke arah tujuan nasional.

“Insya Allah seluruh variabel nasional itu akan bergerak menuju tercapainya cita-cita nasional kita,” tutupnya.

Kisah inspiratif hakim Supandi dituangkan dalam sebuah buku bertajuk “Bocah Kebon dari Deli” yang disusun oleh penulis Irawan Santoso, SH, setebal 438 halaman.

Rencananya, Supandi akan menerbitkan buku kedua di pertengahan Juli 2022 dimana sosok profesor yang akrab dengan kalangan media ini tak lama akan memasuki masa purnabaktinya di penghujung tahun 2022 mendatang.

Meski demikian, ayah dari empat orang anak yang sudah sukses ini bertekad tidak akan pernah berhenti berbuat baik kepada semua orang hingga ajal menjemput. (Budhi W)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *