oleh

Macam-Macam Istilah Taklukkan Corona Hampir Setahun, Semoga Rakyat Tak Puyeng

POSKOTA. CO – Masyarakat tak usah bingung dengan istilah PSBB, PPKM Jawa-Bali dan PPKM Mikro. Cukup bikin mereka patuh protokol kesehatan saja.

Perdebatan istilah dalam penanganan pandemi Covid-19 sebenarnya bukan sekadar pada pilihan kata saja. Tapi, ada urgensi dan penekanan pada perubahan penamaan kebijakan melawan Covid-19 tersebut.

Untuk diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sudah diterapkan mulai 9-22 Februari 2021. Kebijakan PPKM Mikro ini diberlaku­kan di wilayah Jawa dan Bali.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal menjelaskan, PPKM mikro memiliki beberapa perbedaan dengan dua PPKM sebelumnya.

“PPKM 1 dan 2 lebih banyak menyasar kepada aktivitas publik, perkantoran, mall, bandara, dan tempat kegiatan umum lain­nya,” kata Safrizal dalam diskusi daring kemaren

Padahal realisasinya, kata Safrizal tempat-tempat tersebut disebut secara disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Sementara, penyebaran penyakit justru juga terjadi di level komunitas. “Karena itu, kita lakukan bersama (PPKM) di tempat umum dan di komunitas (lewat PPKM mikro),” kata dia

Dalam PPKM Mikro, jelas Safrizal, wilayah-wilayah di daerah, khususnya di Jawa dan Bali, akan diberi zonasi kerawanan. Zonasi itu terdiri dari merah, oranye, kuning, dan hijau dengan indikator yang lebih sederhana.

Dengan begitu, diharapkan membuat pe­merintah dapat mendekati, mengisolasi, dan melakukan 3T (testing, tracing, dan treat­ment) dengan lebih rinci. Harapannya, kata dia, penyebaran di level provinsi terjaga dan di level komunitas juga lebih mengerem lagi kurva penyebaran Covid-19.

“Jadi evaluasi lebih rinci tidak menggeneralisasi dari level provinsi, tapi hingga level terkecil,” kata Safrizal.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid- 19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, kebijakan PPKM tidak jauh berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bedanya, kata dia, peraturan yang dipakai dalam PPKM bisa menggunakan peraturan kepala daerah masing masing.

“Peraturan yang diterapkan bisa berupa Peraturan Kepala Daerah yang merujuk pada Instruksi Pemerintah Pusat,” kata Wiku.

Sementara di akun Instagram, @satgasbidangperubahanperilaku mengunggah perbe­daan antara PSBB, PPKM Jawa-Bali dan PPKM Mikro. Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.(ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *