JAKARTA–Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping mengundang kritik tajam dari Bara Maritim dan Setara Institue.
Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman meliputi pengembangan bersama di sektor perikanan. Diantanya, minyak dan gas di wilayah maritim yang merupakan klaim tumpang tindih antara kedua negara. Selain itu terdapat nota kesepahaman terkait keselamatan maritim serta pengembangan ekonomi biru.
Dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024) Merisa Dwi Juanita, Founder Bara Maritim sekaligus Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute mengkritik langkah tersebut. Pihaknya menilai sebagai kebijakan yang berpotensi mengabaikan kepentingan nasional.
Menurut Marisa, kerja sama pada wilayah yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok menunjukkan ketidakselarasan dengan posisi konsisten Indonesia yang tidak mengakui klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Indonesia harus tegas menolak klaim Tiongkok atas wilayah Natuna yang sah milik Indonesia. Terutama mengingat klaim sepihak ten dash line yang tidak diakui oleh hukum internasional sejak Arbitrase Internasional 2016.
Marisa menilai, penandatanganan nota kesepahaman tersebut justru berpotensi dilihat sebagai pengakuan tidak langsung atas klaim Tiongkok yang melampaui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Merisa juga mengingatkan, banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dan penjaga pantai Tiongkok di ZEE Natuna yang sudah merugikan Indonesia dari segi ekonomi dan keamanan nelayan.(Omi/fs)
Komentar