oleh

Komisi XI DPR RI Harapkan Peserta JKN Mendapat Layanan Kesehatan yang Baik

JAKARTA-Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat bersama dengan anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah di Gedung Nusantara V DPR RI Senayan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan, Ropik Patriana mengungkapkan kepada masyarakat yang hadir bahwa Program JKN dihadirkan oleh negara untuk melindungi masyarakatnya dari risiko sakit. Program inipun sudah diimplementasikan hampir 1 dekade.

“Setiap orang itu mempunyai risiko sakit, kita tidak pernah mengetahui kapan kita akan sakit dan kapan kita akan sehat. Hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat ketika mau berobat adalah biayanya. Dan negara ingin memastikan bahwa masyarakatnya mempunyai jaminan kesehatan jika sakit untuk mengurangi risiko sakit tersebut. Maka dalam peraturannya, semua masyarakat wajib memiliki jaminan kesehatan. Dan harus dipastikan status keaktifannya dalam keadaan aktif dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukkannya,” ujar Ropik.

Ropik mengungkapkan, BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan JKN. Salah satunya adalah penggunakan NIK, peserta JKN cukup dengan menunjukkan KTP bisa digunakan untuk berobat. Ropik menghimbau masyarakat menggunakan aplikasi Mobile JKN pada handphone untuk mengecek status keaktifannya. Karena menurut Ropik, keaktifan peserta menjadi yang paling utama agar masyarakat dapat menggunakan JKN dan tidak menemukan kendala saat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

“Jika kita bicara mengenai Program JKN, artinya kita memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Program JKN salah satu bukti bahwa negara melaksanakan tugasnya untuk bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Diharapkan ada ide-ide kreatif dari seluruh komponen masyarakat untuk memperbaiki program ini, sehingga pemerintah dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kesehatan itu sesungguhnya tumpuan dasar yang manusia butuhkan untuk menjalani kehidupan. Segala upaya akan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Nur.

BPJS Kesehatan Tidak Berdiri Sendiri

Nur mengatakan bahwa dalam melaksanakan Program JKN, BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, tentu harus berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Nur mengharapkan BPJS Kesehatan dapat aktif melakukan koordinasi kepada pihak yang berkaitan sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Menurut Nur saat ini kendala yang terjadi di lapangan adalah asumsi masyarakat bahwa ketika berobat ke fasiliats Kesehatan dan mendapatkan tindakan dari dokter sebagai peserta JKN, akan mendapatkan pelayanan yang berbeda dibanding yang lain.

“Image yang ada selama ini dalam memberikan layanan kesehatan selalu dilimpahkan kepada BPJS Kesehatan. Akan tetapi menurut saya, ini belum bertemunya komunikasi yang belum selesai antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan sehingga masyarakatlah yang terkena dampaknya. Saya harapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat ini dapat melakukan koordinasi penuh kepada fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Jika fasilitas kesehatan tidak memberikan layanan yang baik, harus ada evaluasi sehingga diketahui apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Nur.

Nur berharap masyarakat yang hadir saat ini bisa berelaborasi, menyampaikan yang terjadi di lapangan secara terperinci kepada BPJS Kesehatan dan mitra Komisi XI DPR RI. Hal itu dilakukan agar bisa memperbaiki sistem, regulasi, kinerja serta mengoptimalkan koordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan. Sehingga layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat ini bisa maksimal dan makin banyak yang mendapat manfaat dari Program JKN.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *