JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan, hingga Oktober 2025, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah mencapai 389 dari 552 daerah di seluruh Indonesia, atau setara 73 persen.
“Hingga Oktober 2025, sebanyak 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota sudah memiliki UPTD PPA,” kata Menteri Arifah Fauzi, dalam konferensi pers bertajuk “Capaian KemenPPPA selama Satu Tahun”, di Jakarta, pada Senin (27/10/2025).
Arifah menyebut, komunikasi intensif antara KemenPPPA dan para kepala daerah menjadi kunci percepatan pembentukan UPTD PPA. “Kami berharap di 2026 seluruh kabupaten/kota sudah memiliki UPTD PPA. Kami berkoordinasi langsung dengan para gubernur agar dukungan terhadap Dinas P3A di daerah semakin kuat,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari keterangan yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, Menteri Arifah juga menyoroti meningkatnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun ini. Hingga 20 Oktober 2025, tercatat 25.627 kasus kekerasan dengan total korban mencapai 27.325 orang.
Ia menegaskan, proses hukum terhadap kasus kekerasan kini semakin berpihak pada korban, dan pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen lintas kementerian/lembaga. “Anggaran Responsif Gender (ARG) kini menjadi kewajiban seluruh kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026,” tegas Arifah.
Sebagai langkah konkret, KemenPPPA juga menggulirkan tiga program prioritas untuk mendukung visi Asta Cita dan PHTC, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan fungsi Call Center SAPA 129, serta Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa. “Program ini kami rancang untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dilakukan secara terintegrasi, dari pusat hingga desa,” tutupnya. (*/din)
Komentar