oleh

Dibayangi Buruh Mogok Nasional, RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tetap Dikebut

-Nasional-193 views

POSKOTA.CO –  Pemerintah  dan  DPR mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah meramai polemik tayangan Film G-30-S Partai Komunis Indonesia. Menyusul ancaman mogok nasional  dan demo besar-besaran gabungan buruh se-Indonesia.

“Dalam mogok nasional secara konstitusional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kepada media, Rabu (30/9/2020).

Rencananya, KSPI bersama Gerakan Kesejahteraan Nasional yang beranggotakan 17 federasi serta KSPSU pimpinan Yorrys seperti SP LEM menggelar mogok nasional secara tertib damai selama tiga hari sampai sidang paripurna RUU Cipta Lapangan Kerja pada 8 Oktober 2020.

Said Iqbal menjelaskan ada 5 juta buruh perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota dari berbagai sektor seperti industri besi baja, pertambangan, kimia, farmasi dll, akan mogok berproduksi.

“Dasar hukum mogok yaitu UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut,” tandasnya.

 KEBUT RUU CIPTA KERJA 
RUU Cipta Kerja yang tertunda lama karena dinilai menguntungkan pelaku usaha & banyak merugikan kalangan pekerja itu mulai dikebut pembahasannya oleh pemerintah & DPR. Sejak surat presiden Joko Widodo mengiringi penyerahan RUU itu pada Rabu (12/2/2020), kluster ketenagakerjaan yang paling alot dibahas.

Sabtu-Minggu (26-27/9/2020) pemerintah  dan  DPR menyewa hotel Swissbell Serpong, Tangerang, Banten, dan menganggap rampung Omnibus Law RUU Ciptaker. Penolakan di antaranya oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  “Kami prihatin pesangon urusan pengusaha swasta dibebankan APBN pemerintah, yang menyulitkan keuangan negara karena terancam resesi ekonomi akibat fiskal APBN lemah,” ujar Mulyanto.

Hal senada diungkap ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah. Katanya, RUU mengurangi hak-hak buruh seperti outsourcing & karyawan kontrak tanpa batasan termasuk hak cuti hamil. Juga upah satuan waktu (UMP tidak efektif), pengurangan komponen pesangon, penghapusan pidana ketenagakerjaan, dan jam kerja eksploitatif. “Dengan kondisi seperti itu, buruh kehilangan daya tawar karena mudah di-PHK. Buruh susah berserikat. Alhasil, kondisi kerja akan semakin buruk dan menindas,” imbuhnya.

Kontroversi penuntasan RUU Cipta Lapangan Kerja itu di tengah polemik tayangan film G30S/PKI antara Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dengan kelompok kontra. Kendati stasiun SCTV menayangkannya Ahad (27/9/2020) dan TvOne pada Rabu (30/9) didahului Indonesia Lawyers Club (ILC) dipandu Karni Ilyas, Selasa (29/9/2020). (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *