JAKARTA – Sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pemimpin Menengah (Sespimmen) Polri belum lama ini melakukan kunjungan ke kediaman mantan presiden RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Meski mereka beralasan kunjungan yang dilakukan pda 17 April lalu hanya silaturahmi dan meminta masukan, namun Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA) Dr. Rudyono Darsono menilai tindakan tersebut kurang beretika.
“Berkunjung untuk silaturahmi silakan saja, tapi nggak usah di masukkan ke media, itu sangat melukai hati rakyat,” kata Rudyono dalam podcast UTA Bicara bertema Peran Jokowi di Pusaran RUU KUHAP dan RUU Polri, Selasa (29/4/2025).
Dia menyebut sebagai tindakan kurang beretika karena saat sowaan ke Jokowi, para polisi tersebut masih mengenakan seragam dan membawa nama institusi kepolisian. Padahal Jokowi dalam hal ini bukan siapa-siapa lagi, dalam arti hanya mantan pejabat.
“Okelah kalau Jokowi sebagai tokoh politik, itu nggak masalah, tapi menurut saya nggak usah dimasukkan ke media sosial. Atau kalau mau minta masukan, minta arahan, tidak usahlah pakai seragam polisi. Ini kan menunjukkan institusi negara,” jelasnya.
Rudyono juga mempertanyakan apakah kunjungan sejumlah polisi ke rumah Jokowi tersebut sudah ada izin dari pimpinan Kapolri, atau bahkan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara ini.
Rudyono juga kurang tahu apakah dalam kasus ini ada ketersinggungan Presiden Prabowo, atau memang Presiden Prabowo masa bodoh. “Tetapi apapun itu, tindakan para polisi ini jelas melukai hati rakyat. Ini masalah paling pokok yang sebenarnya secara etika bernegara. Itu nggak boleh dilanggar,” ujar Rudyono.
Sebagai sebuah tindakan pelanggaran etika yang cukup berat, jelas Rudyono, mestinya Presiden Prabowo tidak boleh diam, mengingat ini masalah institusi yang berbuat kurang beretika. “Harusnya bukan lagi sekadar teguran, tapi harus ada tindakan yang tegas,” jelas Rudyono.
Tindakan para peserta Sespimmen ini menurut pandangan Rudyono juga mengisyaratkan bahwa posisi Jokowi dan keluarganya sangat bergantung pada institusi kepolisian. Aparat kepolisian menjadi tempat paling aman bagi Jokowi untuk berlindung, sehingga dibuatlah benteng sekuat-kuatnya agar tidak tersentuh hukum.
“Kalau saya pribadi berasumi bahwa kehidupan Jokowi dan keluarganyaa sangat bergantung pada kepolisian, makanya saya nggak heran kalau dalam RUU KUHAP dan RUU Polri itu dimasukkan atau ditambahkan semua kekuatan kepolisian di luar kamtibmas dan lalu lintas yang memang seharusnya itu menjadi habitat polisi di seluruh dunia,” katanya.
Rudyono juga melihat bahwa RUU KUHAP dan RUU POlri sudah tidak mencerminkan sebuah bangsa yang demokrasi, sebuah bangsa yang beretika. “Jadi sudah nggak wajar adanya superior dan inferior didalam fungsi keamanan ketertiban bangsa ini, di dalam fungsi hukum bangsa. Ini sudah nggak masuk akal sehat dalam dunia negara demokrasi,” ujarnya.
Menurut Rudyono, semestinya Jokowi sudah tidak perlu ikut campur dalam persoalan politik karena eranya memang sudah selesai. Jokowi tinggal menikmati hidup bisa dengan menjadi dosen, mendirikan sekolah atau bisa juga membangun perkebunan untuk rakyat Indonesia.
“Kasih contoh pada generasi muda sesuatu yang bisa membangkitkan moralitas dan integritas, juga kapabilitas kompetensi generasi muda, supaya bisa meningkatkan marwah kita sebagai sebuah bangsa,” tegas Rudyono.
Keprihatinan Tokoh Bangsa
Menyinggung soal adanya sekelompok mantan Wapres yang ingin memakzulkan Wapres Gibran, Rudyono mengaku kurang memahaminya. Namun ia mengingatkan bahwa dengan system pemilihan langsung dan fungsi MRP sebagai lembaga tertinggi negara belum dikembalikan sesuai UUD 1945, maka mencopot wapres prosesnya tidak sederhana. “Sampai hari ini kita masih menganut system pemilihan langsung oleh rakyat. Kalau fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah dikembalikan, tentu MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wapres,” tegasnya.
Rudyono sendiri bisa memahami jalan pemikiran para mantan Wapres dan sejumlah tokoh yang ingin melengserkan Wapres Gibran. Tindakan tersebut tentu merupakan bentuk kegelisahan mereka terhadap kondisi bangsa dimana hukum sudah rusak, kasus korupsi merajalela, rakyat jadi korban. “Ini saya melihatnya sebagai bentuk keprihatinan tokoh bangsa,” katanya.
Rudyono berharap Presiden Prabowo mau mendengar masukan dari para tokoh, mantaan pemimpin bangsa, ratusan tokoh dan para jenderal yang turun gunung. Mereka melihat negara ini sedang tidak baik-baik saja, dan diambang kehancuran. “Pak Prabowo harus mau mendengar itu, supaya NKRI bisa dijaga. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pemikiran Pak Prabowo dan orang-orang di sekelilingnya. Ini masalah politik,” tutupnya. (*/fs)
Komentar