oleh

Dengar Alasan Salah Ketik RUU, Syariefuddin Hasan Tersenyum

-Nasional-90 views

POSKOTA.CO – Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas usulan pemerintah Omnibus Law terdapat salah ketik pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang. Alasan salah ketik bikin Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan tersenyum keheranan.

“Bantahan Menkopolhukam dan Menkumham bahwa itu salah ketik katanya. Ya masa sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik,” ujar Syarief, tersenyum.

Syarief menuturkan, peraturan pemerintah tak bisa membatalkan undang-undang. Dia mengingatkan agar pemerintah tidak mengeliminasi tugas dan tanggung jawab DPR. “Saya kan mengatakan kemarin, mengingatkan jangan sampe mengeliminasi tugas dan tanggung jawab daripada DPR,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Syarief menilai manusiawi jika memang ada unsur kelalaian. Dia mempertanyakan apakah penyusun RUU Omnibus Law tersebut tidak melakukan cek kembali. “Kita sih positif thinking lah ini unsur manusiawi juga mungkin, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin sehingga salah ketik kok lolos,” ucapnya.

sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku ada salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Salah ketik yang dimaksud adalah soal Presiden berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Ya ya. Enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang undangan itu,” kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020.

Menurut Yasonna, yang bisa diubah menggunakan PP dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Peraturan Daerah (Perda). Dalam artian, Perda tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan PP.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *