oleh

Biaya Pendidikan Tinggi Kian Mahal, Perlu Dicari Skema Pendanaan yang Lebih Berkeadilan

JAKARTA – Perguruan tinggi menjadi jenjang atau jembatan terakhir untuk mengantarkan mahasiswa menjadi warga negara yang kompeten serta mandiri bekerja di dunia profesional.  Namun untuk mengakses pendidikan tinggi, dibutuhkan biaya yang tidak murah. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan tinggi.

“Di seluruh dunia, pendidikan tinggi pun tidak murah. Jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga, apalagi dengan negara maju, di Indonesia relatif rendah atau tertinggal,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudriste) Nizam di acara bincang edukasi secara hybrid bertajuk Mengupas Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa di Universitas Yarsi, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Bincang edukasi tersebut digagas Study Club Edukasi Media Peliput Akademi (CEMPAKA) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Hadir sebagai narasumber lainnya secara luring yakni Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikburitek, Sri Suning Kusumawardani; Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Handayani; Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin, serta penanggap Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal.

Lebih lanjut Nizam memaparkan, dari berbagai data yang dikompilasi, menunjukkan rata-rata biaya total pendidikan Indonesia sekitar 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28 juta/mahasiswa. Jika dibandingkan India yang berkisar 3.000 dolar AS, biaya di Indonesia berkisar 75 persennya. Jika dibandingkan Malaysia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 dolar AS/mahasiswa. Di Singapuara mencapai 25.000 dolar AS, sedangkan di Australia berkisar 20.000 dolar AS, dan Amerika 23.000 dolar AS.

Di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara, karena masyarakat membayar pajak penghasilan tinggi. Adapun di Indonesia, pembayaran pajak masih rendah.

“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju.  Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam.

Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.

“Namun, ada tantangan bagi  kelompok masyarakat menengah. Untuk membiayai kuliah berat, tapi tidak eligble mendapat KIP Kuliah. Untuk itu, kita perlu mencari skema pendanaan yang baik, yang tidak membuat mahasiswa terjerat utang seumur hidup,” ujar Nizam.

Pemerintah, kata Nizam, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema student loans yang ramah dan tidak menyebabkan lulusan dijerat utang, serta tidak gagal bayar. Salah satu skema student loans yang dikaji intens yakni Income Contingent Loans yang diterapkan di Australia, yang juga direplikasi di Inggris dan beberapa negara lain.

“Mudah-mudahan dengan skema tersebut, akses ke perguruan tinggi tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi orangtua,” kata Nizam.

Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 terus meningkat. di tahun 2015 APK PT berkisar 25-26 persen dengan jumlah sekitar 5,8 juta mahsiswa. Di akhir tahun 2023.  Jumlah mahasiswa hampir dua kali lipat, sebanyak 9,8 juta mahasiswa. Kini, APK PT menyentuh hampir 40 persen.

Inflasi Pendidikan Tinggi

Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Handayani mengatakan situasi inflasi biaya pendidikan tidak terhindarkan. Rata-rata inflasi biaya pendidikan  di kisaran 3,8 – 5 persen. Bahkan di perguruan tinggi utama, inflasi biaya pendidikan bisa di kisaran 8-10 persen.

Menurut Handayani, perbankan dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan pendidikan dari tingkat awal pendidikan hingga perguruan tinggi. “BRI sebagai salah satu BUMN milik pemerintah dan go public, sebagai tanggung jawab, juga menaruh perhatian pada pendidikan. Kami menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kompetensi SDM,” kata Handayani.

BRI siap mendukung seluruh kebutuhan ekosistem universitas/pendidikan tinggi. Khusus terkait mahasiswa, BRI dapat memberikan dukungan terkait dua aspek utama yaitu biaya pendidikan dan literasi keuangan. “Jadi kami berkomitmen untuk bisa memfasilitasi pemberian pinjaman dengan bunga yang dapat diterima atau affordable, supaya peminjam tidak terjerat dalam hutang,” kata Handayani.

Adapun untuk biaya pendidikan, BRI siap mendukung dalam bentuk beasiswa, pinjaman Briguna pendidikan dengan bunga ringan, dan juga pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai nol persen.

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin mengatakan biaya kuliah tinggi tidak terhindarkan. Sebab, biaya operasional kampus, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat dan dibebankan kepada mahasiswa. Biaya investasi juga meningkat dan tingklat inflasi tinggi.

“Kami berharap pemerintah daerah juga mulai menaruh perhatian pada perguruan tinggi di daerah Banyak hal yang bisa dilakukan, semisal dari pembedaan pajak bumi dan bangunan antara lembaga sosial dan bisnis. Pengurangan dari dana ini saja bisa membantu dialokasikan untuk mahasiswa,” kata Didin.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas YARSI, Fasli Jalal mengatakan, secara makro memang biaya untuk pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan penghitungan biaya riil pendidikan tinggi per program studi dan per wilayah. Lalu, ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan cara rasionalitas mencapainya.

Terkait pinjaman pendidikan, Fasli mengatakan bisa dikembangkan pinjaman tanpa subsidi, pinjaman dengan subsidi sebagian, maupun pinjaman dengan subsidi maksimal. Kebijakan lain yang dinilai membantu, bisa juga dengan menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya anak kuliah di PT hingga memberikan insentif dengan matching fund dari pemerintah buat tabungan pendidikan keluarga.

Prof Fasli Jalal menambahkan secara makro biaya untuk pendidikan tinggi masih rendah. Penghitungan real cost biaya di PT perlu dihitung per prodi per wilayah. Fasli  mengusulkan agar ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan untuk prodi apa saja dengan segala rasionalitasnya.

Untuk bisa meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi, Fasli menekankan beberapa hal. Antara lain pembagian proporsi penugasan pada PTN dan PTS sesuai tingkat akreditasi. Demikian juga dengan bantuan BOP sesuai dengan jumlah mahasiswa dari penugasan.

Bantuan tunjangan profesi dosen sesuai dengan penugasan dan standar rasio dosen/mahasiswa. Ditjendiktiristek juga ikut membantu melalui beasiswa. Sinergi pendanaan dengan CSR DUDI, sinergi pendanaan dari Pemda maupun Pemerintah Desa, dan beasiswa LPDP untuk S1 terus diperbesar.

“Menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya kuliah anak dan memberikan matching fund dari pemerintah untuk tabungan pendidikan keluarga dan beasiswa bagi mahasiswa di PTN dan PTS,” kata Fasli Jalal. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *