JAKARTA – Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto meminta agar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan bukan hanya agenda rutinitas yang diselenggarakan setiap tahun. Namun harus benar-benar menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan tuntas.
“Saya berharap melalui Musrenbang ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa terjawab. Baik itu terkait Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Pertamanan dan Hutan Kota dan lain-lain,” kata Uus saat membuka sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan, Senin (10/2/2025) yang dilaksanakan secara hybrid dari aula kantor Kecamatan Kebon Jeruk.
Kegiatan Camat Kebon Jeruk, Naman Setiawan, anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Barat, Inad Luciawaty, dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua RT RW, LMK, PKK dan stakeholder lainnya.
Wali Kota Jakbar juga menyampaikan bahwa Musrenbang ini dilaksanakan untuk mengikuti program-program gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. “Kegiatan ini sebagai bentuk atau bagaimana program-program dari gubernur dan wakil gubernur nanti teranggarkan di tahun 2026. Sehingga ada beberapa program yang sudah ada nanti dilanjutkan dan ditingkatkan kapasitasnya, besarnya dan sebagainya,” ucapnya.
Terkait program kerja 100 hari gubernur DKI Jakarta, Uus menambahkan bahwa program itu telah dibicarakan dengan tim transisi Gubernur DKI Jakarta. “Sehingga teman-teman di jajaran Pemkot Jakbar, benar-benar bisa melaksanakan dan dikerjakan. Insya Allah, semua permasalahan di Jakbar, bisa didiskusikan,” ujarnya.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jakarta Barat, Agus Sanyoto mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan terintegrasi kelurahan, dimulai pada Senin (10/2) hingga 27 Februari 2025.
Agus Sanyoto menjelaskan, pra musrenbang atau rembuk RW sudah dilaksanakan pada Januari lalu. Hasilnya, ada 2571 usulan kegiatan dengan rincian 2266 usulan fisik dan 305 usulan barang/non fisik.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Barat, Inad Luciawaty mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini menjadi penting karena menampung aspirasi masyarakat di wilayah. Ia menyebut, salah satu aspirasi masyarakat yang masih menjadi kendala adalah saluran air. Karena hampir semua wilayah masalahnya saluran air.
“Setiap saya reses, banyak masukan dari masyarakat, terutama masalah saluran air. Hampir semua, dan ini menjadi kendala. Saya mohon ini menjadi prioritas pak wali kota,” ujarnya.
Selain saluran air, ia juga meminta agar Puskesmas Pembantu Kedoya Utara untuk dipindahkan. “Karena, pas saya ke sana, kondisi pusat pelayanan kesehatan masyarakat ini sangat memprihatinkan. Tidak layak, kena banjir dan tidak bisa masuk ambulans,” ujarnya.
Ia meminta Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menjadi perhatian agar Puskesmas di Kedoya Utara bisa dipindahkan. “Saya dengar informasi, sudah ada lahan, tapi dibangun tahun 2026. Tapi, sangat elok, bila itu bisa dilaksanakan tahun 2025,” tambahnya. (ta)
Komentar