JAKARTA – Kebijakan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mengharuskan penggunaan perangkat seperti laptop, PC, atau Chromebook dinilai membebani keluarga pelajar, terutama dari kalangan kurang mampu.
Ketua Komunitas Peduli Pendidikan (KPP) Jakarta, Cecep Sulaeman mengatakan, tidak semua peserta didik memiliki akses terhadap perangkat digital tersebut karena harga relatif mahal. Sementara itu, ketersediaan fasilitas di banyak sekolah juga dinilai belum memadai.
“TKA saat ini hanya bisa menggunakan laptop, PC, atau Chromebook, pakai handphone tidak bisa. Padahal masih banyak peserta didik dari keluarga tidak mampu yang kesulitan memiliki perangkat tersebut. Ini jelas menjadi beban yang perlu dicarikan solusi,” kata Cecep, Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga di kota besar. Beberapa laporan menunjukkan kondisi serupa terjadi di Lampung hingga DKI Jakarta. “Bahkan di Jakarta yang notabene kota besar pun masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas perangkat yang cukup untuk seluruh peserta didik,” bebernya.
Menurut Cecep, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Dinas Pendidikan, maupun pihak sekolah tidak seharusnya mewajibkan pelaksanaan TKA jika justru memberatkan peserta didik. “Mencari pinjaman laptop tidaklah mudah, apalagi di daerah terpencil di Indonesia. Jangan sampai kebijakan ini malah menambah kesenjangan,” tegasnya.
Ia mendorong adanya solusi konkret dari pemerintah pusat dan daerah agar kebutuhan perangkat digital dapat terpenuhi tanpa membebani pelajar maupun orang tua jika memang TKA harus berlanjut di tahun-tahun mendatang. “Pemerintah harus hadir mencari solusi bersama agar seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan pelaksanaan TKA bisa berjalan adil,” ucapnya.
Khusus untuk DKI Jakarta, Cecep mengusulkan agar pemenuhan perangkat seperti laptop atau PC di sekolah dapat direalisasikan melalui skema bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dukungan dari Baznas (Bazis) DKI Jakarta. “Persoalan ini memang terjadi. Saya berharap dari sisi pelaksana dapat memberikan laporan yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan agar bisa segera mendapatkan solusi,,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu orang tua peserta didik kelas IX di SMPN 287 Jakarta Timur, Rini menuturkan, TKA yang hanya bisa menggunakan laptop, pc komputer, dan Chromebook banyak membebani karena kesiapan sarana maupun prasarana di sekolah sejatinya belum memadai namun seperti dipaksakan dilakukan.
“Ada guru sudah meminjamkan laptop pribadinya, tapi ternyata jumlahnya juga masih kurang. Jadi diserahkan kepada orang tua peserta didik untuk mencari solusi sendiri,” bebernya.
Ia menambahkan, keinginan adanya skema peminjaman dari peserta didik lain yang sudah punya laptop juga menemui kendala. Mulai dari khawatir hilang, terjadi kerusakan, hingga terkait data yang tersimpan. “Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Pemerintah harus lebih arif saat menerapkan kebijakan, jangan membebani rakyat. Terlebih, di Indonesia tidak sedikit jumlah keluarga prasejahtera atau tidak mampu yang juga ingin mendapatkan pendidikan yang baik dan setara,” pungkasnya. (jo)
Komentar