oleh

RS Haji Pondok Gede Akan PHK Ratusan Pegawai

JAKARTA-Pihak manajemen Rumah Sakit (RS) RS Haji Jakarta atau yang dikenal dengan RS Haji Pondok Gede akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 260 pegawainya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Sabda Pranawa Djati menyatakan,  PHK dilakukan tersebut dilakukan sebagai imbas dari dilikuidasinya rumah sakit tersebut oleh RS Haji  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Pemutusan itu dikabarkan kepada para pekerja melalui surat elektronik (e-mail),” kata Sabda, Senin (01/07/2024).

Menurut dia, ada sekitar 260 orang yang terkena PHK dimana per tanggal 12 Juli 2024 adalah terakhir mereka masuk kerja. Dari surat pemberitahuan PHK per orang, RS Haji UIN itu memberikan pesangon dengan kisaran  Rp 65-89 juta seraya menambahkan bahwa hitungan besaran pesangon tersebut tidak jelas.

Dia menduga PHK dilakukan sebagai imbas dari likuidasi RS Haji Pondok Gede ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Agustus 2023 lalu. Usai likuidasi, belum semua gaji ke para pekerja RS Haji dibayarkan.

Meski dialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membahas kondisi RS Haji sudah dilakukan, namun tak ada putusan yang jelas.

“Itu pesangon dari rumah sakit, karena BPJS Ketenagakerjaan belum dibayar oleh rumah sakit. Sejak Juni 2020 RS Haji tak bayar iuran. Pesangonnya ini juga katanya bakal dicicil,” ujar Sabda.

Saat ini, kata Sabda, Aspek Indonesia sudah menerima kuasa dari sembilan orang pensiunan RS Haji, dan dari beberapa orang yang tergabung dalam serikat pekerja. Aspek pun meminta agar Kemenag turun tangan mengatasi permasalahan hak pekerja tersebut.

“Jangan bisnisnya mau ambil, tapi tak mau tanggung jawab atas  kewajiban lain. Malah perusahaan membuka rekruitmen baru. Itu yang tak ada kejelasan dengan UIN, jadi benar-benar tak transparan dan tak ada dialog dengan serikat pekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut Sabda,  Aspek Indonesia telah menyurati Kemenag, namun tak direspons. Saat ini yang dilakukan asosiasi adalah berkoordinasi dengan serikat pekerja, karena para pekerja masih menunggu hingga 12 Juli mendatang.

Ia memaparkan bahwa sejumlah hal ini adalah dampak dari dilikuidasinya RS Haji. Sebelum tuntas proses likuidasi itu, kata Sabda, banyak utang yang belum dibayarkan ke karyawan, pensiunan, hingga ahli waris karyawan belum mendapat haknya. “Gaji juga tak dibayarkan secara penuh,” ucap Sabda.

Tercatat sedikitnya 113 orang dari 2019 tidak dibayar upahnya sesuai dengan UMP sampai 2023 itu. “Harusnya kan itu pidana, tapi sampai saat ini tak jelas,” kata Sabda. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *