TANGERANG — Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang menggandeng Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten dalam pelaksanaan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 25 Juli 2026 itu menjadi langkah strategis perusahaan daerah untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan kerja.
Asistensi tersebut dibuka di lingkungan Perumda Tirta Benteng pada Senin (22/6/2026) oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Banten, Ence Supriatna. Turut hadir Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Doddy Effendy, Direktur Umum Tommy Herdiyansyah, serta jajaran manajemen dan pegawai perusahaan.
Dalam sambutannya, Rusdy menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen pimpinan dan seluruh unsur organisasi untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.
“Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Karena itu, setiap institusi perlu memiliki sistem pengendalian yang kuat, budaya integritas yang konsisten, serta kesadaran seluruh pegawai untuk menolak segala bentuk penyimpangan,” ujar Rusdy.
Menurut dia, penguatan sistem pengendalian korupsi sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus memperkuat kontribusi badan usaha milik daerah terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, Ence Supriatna menjelaskan, selama proses asistensi, tim BPKP melakukan pengujian dokumen, penyebaran kuesioner, serta wawancara kepada pegawai dan unit terkait.
“Penilaian dilakukan terhadap sejumlah indikator utama, di antaranya kepemimpinan, integritas organisasi, iklim etis, kebijakan dan sistem antikorupsi, dukungan sumber daya, asesmen risiko fraud, whistleblowing system, investigasi, hingga tindakan korektif,” kata Ence.
Ia menambahkan, Perumda Tirta Benteng juga diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, seperti laporan tahunan, kebijakan Good Corporate Governance (GCG), prosedur anti fraud, kebijakan pelaporan kecurangan, manajemen risiko fraud, hingga dokumentasi pembelajaran antikorupsi.
“Data dan informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur tingkat efektivitas pengendalian korupsi yang telah diterapkan oleh perusahaan,” ucapnya.
Selain itu, Ence menekankan pentingnya pemahaman pegawai terhadap berbagai potensi penyimpangan, mulai dari risiko fraud, benturan kepentingan, hingga gratifikasi.
“Budaya anti korupsi tidak cukup hanya dipahami secara teori. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai integritas tersebut diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Doddy Effendy mengatakan penguatan budaya antikorupsi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan kebutuhan perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
“Integritas harus menjadi budaya kerja yang tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan. Kami ingin memastikan seluruh proses kinerja berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat,” ujar Doddy.
Menurut dia, melalui asistensi tersebut berbagai aspek pengendalian akan dievaluasi guna mengidentifikasi potensi kelemahan sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.
“Kerja sama dengan BPKP Banten menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan sekaligus meningkatkan pemahaman pegawai terhadap risiko penyimpangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” katanya. (Imam/fs)
Komentar