JAKARTA – Partai Demokrat memilih tidak ikut mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Partai berlambang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan sikap tersebut dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pengisian jabatan Wapres harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” ujar AHY.
Ia menegaskan, Demokrat menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan menentukan wakil presiden terpilih melalui mekanisme konstitusional.
AHY mengatakan, keputusan tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sikap itu, lanjutnya, sejalan dengan aturan internal partai.
Di tengah dinamika politik tersebut, AHY mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak terjebak spekulasi mengenai sosok pengganti Wapres. Ia berharap proses pergantian tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya. (din/fs)
Komentar