DEPOK — Sidang perkara dugaan penipuan investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) berizin dan diawasi OJK di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (11/11/2026), memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi melayangkan tuntutan terhadap tiga terdakwa utama kasus yang merugikan ribuan masyarakat tersebut.
JPU menyebutkan tiga terdakwa secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta TPPU.
Dalam persidangan, JPU menuntut dua orang petinggi PT DSI, yakni Merry Yuniarni dan Taufiq Al Jufri, dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. Sementara itu, terdakwa Arie Rizal Lesmana dituntut hukuman penjara selama 12 tahun.
Selain hukuman badan, JPU juga menjatuhkan tuntutan tambahan yang mewajibkan seluruh terdakwa untuk mengembalikan kerugian finansial yang dialami oleh para lender.
Berdasarkan catatan penuntutan, kewajiban pengembalian dana ini harus disalurkan kepada total 5.102 orang lender yang menjadi korban dalam investasi syariah bermasalah ini.
Dalam pembacaan tuntutannya, JPU membeberkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan para terdakwa. Salah satu poin krusial adalah terbuktinya unsur kejahatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, mengingat rentang waktu operasional kasus ini yang berlangsung cukup panjang, yakni dari tahun 2018 hingga 2025.
“Harta pribadi akan disita untuk dilelang dan mengganti kerugian lender,” ucap JPU. “Paling lambat 30 hari setelah keputusan inkrah,” tambahnya.
Di sisi lain, JPU turut mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan bagi para terdakwa, di antaranya sikap mereka yang dinilai santun dan kooperatif selama persidangan berlangsung, serta status mereka yang belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya (bersih dari catatan kriminal).
Sementara itu ribuan korban (lender) yang merugi menyimpan kekecewaan mendalam, khususnya terkait tuntutan pidana yang dinilai masih terlalu ringan bagi para terdakwa.
Beberapa poin utama yang disuarakan dan disayangkan oleh para korban meliputi: yakni tuntutan 15 Tahun Terlalu Ringan. Para korban dengan tegas menyayangkan hukuman badan maksimal 15 tahun penjara yang diajukan oleh JPU. Mengingat skala kejahatan yang masif, terencana, dan merugikan ribuan orang selama bertahun-tahun (2018–2025). Para korban menilai hukuman yang setimpal seharusnya minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.
Kasus ini bukan hanya soal angka kerugian materiil, para korban mengungkapkan rasa duka dan kemarahan mendalam karena sudah tercatat lebih dari tiga korban jiwa (meninggal dunia) dari kalangan lender akibat tekanan psikologis, stres berat, hingga jatuh sakit setelah dana tabungan hidup atau hari tua mereka tidak dapat diambil sama sekali.
Desak Pengembalian Dana 100 Persen
Para korban mendesak agar seluruh kerugian finansial mereka dapat dikembalikan secara utuh (100 persen), tanpa ada potongan atau alasan gagal bayar akibat aset yang tidak mencukupi. Para korban meminta aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri dan Badan Pemulihan Aset (BPA), untuk bergerak agresif mengusut, melacak, dan menyita seluruh aset hasil kejahatan yang diduga telah dialirkan kepada keluarga terdakwa, karyawan, pihak afiliasi, maupun pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana investasi bermasalah tersebut.
Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada agenda sidang berikutnya yang akan digelar pekan depan. Majelis hakim menegaskan rangkaian persidangan tiga terdakwa ini harus segera rampung, dengan target putusan akhir perkara (vonis) terhadap ketiga terdakwa PT DSI akan dijadwalkan pada akhir November 2026 mendatang.(dk/fs)
Komentar