JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) mencatatkan prestasi dengan meraih realisasi anggaran 100 persen pada program penyelenggaraan mitigasi gangguan ketertiban umum melalui model partisipatif.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan lima wilayah kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kinerja jajaran Satpol PP Jakarta Barat di bawah kepemimpinan Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama, dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga ketenteraman serta ketertiban umum.
Berdasarkan data realisasi anggaran, Satpol PP Jakarta Barat berhasil menyerap anggaran sebesar Rp214,50 juta dari total pagu Rp214,50 juta atau setara 100 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jakarta Barat di posisi pertama, disusul Jakarta Timur sebesar 90,76 persen, Jakarta Pusat 83,04 persen, Jakarta Utara 75,59 persen, Jakarta Selatan 74,79 persen, dan Kepulauan Seribu sebesar 30,08 persen.
Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, Herry Purnama, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran dalam menjalankan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
”Alhamdulillah, Satpol PP Jakarta Barat berhasil mencapai realisasi anggaran 100 persen untuk program penyelenggaraan mitigasi gangguan ketertiban umum melalui model partisipatif. Ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ujar Herry, Jum’at (13/11/2026).
Menurut Herry, capaian penyerapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan harus sejalan dengan hasil pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, upaya menjaga ketertiban umum perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pencegahan, edukasi, serta komunikasi dengan masyarakat.
”Yang paling penting adalah bagaimana setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami ingin pendekatan penegakan ketertiban umum tidak hanya mengedepankan tindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan, edukasi, komunikasi, dan pelibatan masyarakat,” jelasnya.
Selain mencatatkan realisasi anggaran 100 persen pada program mitigasi gangguan ketertiban umum, Satpol PP Jakarta Barat juga menunjukkan kinerja positif dalam kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah (Perda) serta peraturan lainnya.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp1.196,27 juta, realisasi penyerapan mencapai Rp1.004,40 juta atau sebesar 83,96 persen.
Herry menegaskan, pihaknya akan terus mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, baik dalam penegakan Perda, penanganan gangguan ketertiban umum, maupun penguatan keterlibatan masyarakat.
”Kami akan terus menjaga konsistensi kinerja ini. Sinergi dengan perangkat daerah, unsur kewilayahan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Jakarta Barat yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif,” tutupnya.
Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Satpol PP Jakarta Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, serta efektivitas pelaksanaan program dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Jakarta Barat.(ta)
Komentar