oleh

Penonaktifkan NIK, Sekda DKI Tegaskan Tertib Adminduk untuk Dasar Pemetaan Jaminan Sosial Tepat Sasaran

JAKARTA  – Dalam upaya mesdistribusikan jaminan sosial agar tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta memulai dengan menertibkan administrasi kependudukan (Adminduk). Dinas Dukcapil kini memblokir lebih dari 100 ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena pemilik sudah pindah ke luar Jakarta maupun meninggal dunia.

“Selain menonaktifkan NIK sebanyak itu, Pemprov DKI kini juga membatasi satu alamat maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) untuk menghindari adanya penyalahgunaan KTP,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono pada acara rapat kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke-24 di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).

Melalui dua kebijakan yang dilaksanakan Dinas Dukcapil tersebut, kata Sekda Joko, demi ketertiban Adminduk yang akan menjadi untuk pemetaan jaminan sosial.  “Penyisiran data ini penting untuk menjadikan dokumen Adminduk sebagai basis dalam penerapan beragam program bantuan sosial seperti KJP, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) subsidi pangan,  subsidi transportasi, dan lainnya,” jelas Sekda Joko.

Hasil dari penyisiran Dukcapil tersebut akan menghasilkan data tepat sasaran bagi penerima manfaat bantuan, serta efektif dan efesien dalam penganggaran. Sebagaimana diketahui begitu banyaknya warga eks-Jakarta yang sudah pindah ke luar daerah tapi tetap mempertahankan KTP DKI miliknya. Di antara mereka yang sudah tidak berdomisili di Jakarta tetap menikmati fasilitas sejumlah jaminan sosial, sedangkan warga miskin DKI masih banyak yang belum menikmati bantuan dari Pemprov DKI lantaran keterbatasan anggaran.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi menyatakan kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari sepuluh provinsi anggota MPU. “Anggota MPU terdiri dari Provinsi Jawa timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta,” paparnya.

Pertemuan ini untuk menetapkan prioritas program anggota MPU 2025-2029 dan kerja sama program 2025. Lalu, merumuskan usulan kebijakan untuk direkomendasikan ke pemerintah pusat. “Kegiatan FKD MPU ini berisi serangkaian diskusi panel untuk merumuskan kesepakatan dalam berbagai program pembangunan,  meliputi tatakelola pemerintahan dan ketahanan pangan berkelanjutan termasuk kesejahteraan sosial,” jelas Marulina. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *