oleh

Pelayanan Jadi Lamban, Ketua Komisi A DPRD DKI Desak Pj Gubernur Heru Segera Isi Sejumlah Jabatan Kosong

JAKARTA – Menyikapi banyaknya jabatan eselon yang  kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berdampak terhadap lambannya pelayanan publik. Ketua Komisi A DPRD DKI mendesak Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk segera mencari SDM yang andal untuk mengisi kekosongan tersebut.

Jabatan eselon 2 kosong selama beberapa tahun yang sebagian cuma diisi pejabat Pelaksana Tugas (Plt) tersebut di antaranya, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Kadis Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan BarangJasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Kabiro Hukum DKI Jakarta. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Kadis Kesehatan DKI Jakarta. Kemudian, di wilayah Jakpus bangku kosong eselon 3 di antaranya, Kasudin Pora, Kasudin Tenaga Kerja, Kasudin SDA, Wacam Sawah Besar hingga pamong lurah dan lain-lain.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono desak Pemprov DKI Jakarta segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.  “Segera diisi untuk kelengkapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan bagian penting untuk tercapainya kualitas pelayanan masyarakat,” kata Mujiono di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, jika saja masih ada pejabat Plt atau belum definitif secara psikis berpengaruh bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengambilan kebijakaan, termasuk berpengaruh terhadap dedikasinya. “Belum lagi jika efektivitas seorang lurah pegang dua wilayah tentunya akan kurang optimal pelayanannya,” imbuhnya.

Senada dengan Direktur Ekekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu mengaku miris di era  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono semakin lamban terutama dalam hal proses pelayanan online izin Persetujuan Bangunan Gedung PBG kewenangan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) dengan PTSP.  “Pemohon jadi sering dibikin mondar-mandir alias dipingpong,” katanya.

Selain itu, tambah Victor, saat pelantikan yang dilakukan pada Rabu siang itu juga kenapa dicicil sehingga jadi pertanyaan publik kenapa banyak pejabat Plt tak kunjung diisi pejabat definitif. “Kepala BKD juga diganti dan saat ini bangkunya kosong. Artinya jika pejabat diganti berarti kinerjanya kurang gercep,” ungkap Victor.

Dia juga berharap karena sosok Heru Budi Hartono adalah dari birokrat semestinya lebih paham dengan kekosongan jabatan itu. “Pj Gubernurnya kan asli sejak awal dari birokrat, PNS sejati, seharusnya dia paham birokrasi. Jangan pakai lama menghadapi banyaknya kursi kosong di jabatan strategis,” harap Victor. (van/jo) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *