oleh

Kurangi Kemacetan Arus Balik, Pemprov DKI Jakarta Terapkan WFH terhadap ASN yang Lagi Mudik

JAKARTA –  Pemprov DKI Jakarta mengklaim akan menerapkan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH) secara tepat sasaran. Kebijakan yang berlangsung selama dua hari pada Selasa dan Rabu besok diberikan kepada ASN yang tengah menempuh perjalananan mudik Lebaran dan tidak punya tugas berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kebijakan WFH selama dua hari tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Kebijakan dari pemerintah pusat itu bertujuan mengurangi kemacetan pada arus balik Lebaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan WFH secara selektif. “WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi pegawai ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman selama libur Hari Raya Idulfitri 1445 H dan tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” kata Maria di Jakarta, Senin (15/4).

Bagi pegawai ASN yang tugasnya dapat dikerjakan melalui media atau aplikasi digital, selain sektor esensial seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, transportasi, utilitas dasar, dan sejenisnya, diberlakukan WFH pada 16-17 April 2024. “Bagi ASN yang menerapkan WFH, mereka wajib melaksanakan sejumlah aturan, seperti melaporkan kehadiran atau presensi melalui absensi mobile dan melaporkan capaian kinerja harian kepada atasan langsung melalui sistem informasi e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Jadi, mereka tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengawasan. “Bagi ASN yang bekerja secara WFH, jika tidak memenuhi aturan akan dianggap mangkir dari tugas. Mereka yang mungkin dikenakan sanksi berupa teguran dan pemotongan tunjangan kerja,” tandas Maria.

Sebagaimana diketahui, jatah liburan Lebaran plus cuti massal bagi seluruh ASN di Indonesia, termasuk Pemprov DKI Jakarta, telah berakhir pada Senin ini. Namun mengingat arus balik Lebaran begitu padat, maka pemerintah pusat membuat kebijakan agar sejumlah Pemprov di kota besar yang banyak pemudiknya untuk menerapkan WFH terhadap sejumlah pegawai, demi mengurangi kemacetan lalulintas.  (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *