oleh

Pameo ‘’Melapor Ke Polisi’’ Dari Masa Ke masa Jangan Lapor Polisi Kalau Tidak Mau Kecewa

POSKOTA.CO – Setengah abad lalu di era Pemerintahan orde baru, Polri merasa tercibir jika pameo masyarakat di kumandangkan,‘’ jika kehilangan Kambing Melapor ke polisi, akan kehilangan kerbau. Itupun kambingnya belum tentu ditemukan jika melapor ke Polisi ’’. Jadi sama saja menggarami laut, percuma melapor ke polisi jika kehilangan sesuatu barang berharga. Diiklaskan saja kehilangannya, sudah selesai . Daripada menambah biaya besar kehilangan melapor ke Polisi

Sekarang di era millennium, pameo itu sudah tidak berlaku lagi karena kerja keras pihak Polri sejak zaman Kapolri Jenderal Pol Drs Kunarto pada tahun 1991. Keadaannya sudah berubah . Tidak ada lagi pungutan terjadi jika melapor ke kantor Polisi . Malah sebaliknya terjadi, jika masyarakat datang melapor ke kantor Polisi, si pelapor diberi layanan prima dengan disuguhi minuman air mineral. Akibat masih percaya pada layanan Polisi ini, Polisi kewalahan menangani laporan masyarakat yang ingin mendapatkan penegakan hukum atau rasa aman.

Itulah sebabnya ada laporan masyarakat yang mendambakan penegakan hukum di negeri ini laporannya tertangani di kantor Polisi bisa berlangsung delapan tahun belum selesai-selesai sebagaimana harapan masyarakat pelapor. Pengalaman Ny Siti Aisyah, seorang nenek tua renta penduduk Labuanbajo Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu contoh pasti bahwa melapor ke Polisi untuk mendapatkan penegakan hukum tidak semudah membalik tangan.

Harus rela menanti waktu sampai tahunan akibat managemen penanganan laporan polisi belum berjalan baik walaupun sudah ada Peraturan Kapolri ( Perkap) nomor 12 tahun 2012 yang mengaturnya. Laporan nenek renta yang sudah sulit bangun dari tempat tidurnya, dibolak oleh oknum penyidik Polda NTT sehingga terlapor Ny Aisyah yang belum dapat menikmati hasil laporannya sejak delapan tahun lalu kini menjadi terlapor dari laporan orang yang dilaporkan sebagai pemalsu akte jual beli tanahnya.

Walaupun kepercayaan masyarakat melapor ke kantor polisi meningkat pesat di tanah air karena sudah tidak ada lagi ‘’pungutan biaya melapor’’ seperti di zaman orde baru, tapi pomeo masyarakat terhadap polri dalam hal pelaporan ke Polisi masih ada saja sampai sekarang dan lebih menyakitkan hati petugas Polri yang punya dokrin Tribrata dan Catur Prasetya.

Pemeo itu menyebutkan, ‘’ jangan melapor ke Polisi jika tidak mau kecewa . Sebab harapan pelapor sudah mati di kantor Polisi’’. Harapan yang diinginkan bakal tidak tercapai alias mengecewakan . Dan kalaupun tercapai akan memakan waktu tahunan karena keterbatasan jumlah anggota penyidik Polri di Negeri ini.

Pameo yang menyakitkan hati bagi setiap anggota Polisi yang menjunjung tinggi dokrin Tribrata dan Catur Prasetya , penulis coba menelusurinya secara cermat untuk membuktikan kebenarannya . Dan dari penelusuran ini penulis berharap dapat menyimpulkan apakah benar pameo ini atau tidak . Dan apakah pameo ini dapat dilenyapkan dari kantor Polisi seperti yang dilakukan oleh almarhum jenderal Polisi Drs Kunarto, bapak pembrantas pungutan liar di Polri sampai sekarang .

Penulis menelusuri kebenaran pameo ini dengan memulai melapor sendiri ke sebuah kantor Polisi yang masuk dalam bilangan kantor Polisi Metropolitan Jakarta pada tanggal 29 Maret . Penulis melapor ke kantor polisi ini karena kantor penulis yang ada di lantai lima apartemen Puri Kemayoran Jakarta Pusat telah dimasuki dengan menggunakan kunci palsu dan dirusak barang barang yang ada didalamnya oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya pengurus PPPSRS Puri Kemayoran pada hari senin 28 Maret 2022.

Di kantor Polisi Jakarta Pusat, penulis diterima dengan baik oleh petugas sentral pelayanan dan diberi tanda lapor nomor 666 atas pengaduan penulis terhadap sekelompok penghuni apartemen Puri Kemayoran yang merusak kantor penulis sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP yang ancaman hukumannhya lima tahun enam bulan.

Sebelum menyerahkan bukti melapor, petugas mengatakan,’’ tanda lapor ini sebagai bukti bahwa penulis akan dipangggil untuk didengar kesaksian pelaporannya dan dibuat dalam berita acara pemeriksaan ( BAP). Bahwa permintaan penulis kepada petugas di Polres ini agar ada yang Bersama penulis ke tempat kejadian untuk menyelamatkan dokumen dokumen penulis di kantor yang sudah dirusak oleh sekelompok orang tidak dapat dipenuhi. Alasannya laporan penulis belum diambil dalam bentuk berita acara ( BAP).

Walaupun penulis memohon-mohon kepada penyidik di Polres ini untuk segera Bersama penulis ke kantor penulis yang sedang dirusak oleh sekelompok orang penghuni apartemen Puri Kemayoran , tetapi permintaan itu tetap ditolak. Penulis sebagai pelapor belum dibuatkan berita acara pemeriksaan.

Dengan data ini terlihat jelas bagaimana harapan penulis agar polisi segera datang ke lokasi yang dilaporkan untuk mengamankan barang-barang/ dokumen surat/ yang ada di kantor tersebut tidak tercapai alias kecewa berat . Padahal dalam pasal 15 ayat a dan f peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 jelas tertera bahwa ‘’ setiap anggota Polri dilarang menolak dan mengabaikan permintaan perolongan , bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas ,fungsi dan kewenangannya. Selain itu anggota Polri dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

Tiga hari kemudian karena tidak ada tanda tanda bahwa pengaduan penulis mendapat perhatian , penulis mendatangi bagian data kantor polisi ini, untuk menanyakan siapa petugas yang menanganinya. Petugas dibagian data ini memberitahu bahwa yang menangani kasus yang penulis laporkan ada di bagian Kamneg. Penulispun menatangi bagian adminisrasi Kamneg dengan mempertanyakan siapa petugas yang menangani laporan penulis. Didapat keterangan belum dapat ditentukan siapa penyidiknya karena laporannya baru masuk di admin Kamneg.

Padahal dari sini, penulis berharap selesai membuat laporan tiga hari lalu , penyidik bisa mendatangani dan melihat kantor penulis yang sudah diacak acak oleh orang tak dikenal. Tapi hasilnya nihil sama sekali. Petugas di bagian Kamneg memberitahu agar seminggu lagi datang untuk mengetahui petugas siapa yang menangani laporan penulis. Kecewa lagi penulis dapatkan karena Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 ternyata hanya pajangan saja di kantor polisi ini. Pelaksanaannya tidak dilakukan alias tidak mendapat pengawasan ketat dari bagian warsidik maupun propam yang katanya polisinya Polisi.

Seminggu kemudian, penulis datang lagi kebagian data Kamneg kantor polisi ini untuk mendapatkan data siapa petugas yang menangani perkara ini. Hasilnya jelas petugas yang menanganinya Bernama sibadu. Ketika bertemu dengan si badu, ada lagi alasan yang penulis terima untuk dapat datang ke kantor penulis untuk melihat keberadaannya.

Si penyidik Bernama Badu mengatakan dia belum pegang surat perintah tugas menyidik perkara ini sehingga belum bisa ke kantor penulis. Nanti senin tanggal 11 April setelah mendapat surat perintah tugas dari komandannya Kepala Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat baru ia dapat melaksanakan tugas permintaan untuk melihat lokasi kantor penulis yang sudah dirusak oleh orang tak dikenal.

Dari data ini terlihat lebih jelas bahwa peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 benar benar tidak dihayati oleh penyidik terutama komandan satuan Resersenya . Penulis dikecewakan dan di ombang ambingkan menunggu sampai barang bukti yang penulis persoalkan tidak ditemukan lagi keberadaannya.

Oleh karena data yang ditemukan di lapangan jelas sama sekali maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pameo masyarakat yang menyebutkan ‘’ jangan melapor ke Polisi kalau tidak mau kecewa maka kesimpulan penulis pameo itu benar adanya. Menurut penulis , pelanggaran Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012 baru tidak akan terulang jika Komandan Reserse Polres Jakarta Pusat Bersama Kapolresnya dicopot dari jabatannya dan perkara pelanggaranya di ajukan ke Propam Polri bidang pertanggung jawaban profesi.

Bila perkara pelanggaran Perkap ini dapat dilaksanakan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri ( KKEP) dipastikan akan membawa dampak atau pengaruh pada semua anggota Polisi lainnya diseluruh pelosok tanah air untuk menghormati pelapor sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat a dan f Perkap nomor 14 tahun 2012. Pameo ‘’ jangan melapor ke polisi jika tidak mau kecewa ‘’ akan segera hilang sama seperti hilangnya pameo yang mengatakan melapor ke Polisi hilang ayam akan menjadi kehilangan kambing. Ayam yang hilang belum tentu didapat setelah melapor kepolisi. Semoga.

Penulis adalah praktisi hukum di Jakarta
Mantan Ketua Departemen Wartawan Kepolisian PWI Pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.