BOGOR — Kelapa sawit selama ini kerap dituding sebagai penyebab banjir dan tanaman yang boros air. Namun, pandangan tersebut dinilai perlu diluruskan berdasarkan temuan ilmiah.
Guru Besar IPB University, Prof Hendrayanto, menegaskan bahwa tudingan terhadap kelapa sawit tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari aspek hidrologi.
Dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada Sabtu (25/4/2026), ia menjelaskan bahwa bencana seperti banjir dan longsor lebih berkaitan dengan kerusakan ekosistem, perubahan tata guna lahan, serta faktor iklim, bukan semata-mata jenis tanaman tertentu.
Berdasarkan kajian hidrologi yang dilakukan, penggunaan air oleh tanaman kelapa sawit dinilai sebanding dengan tanaman lain seperti karet, mahoni, dan akasia.
Pengukuran terhadap proses transpirasi dan evapotranspirasi menunjukkan bahwa kebun sawit tidak memiliki tingkat konsumsi air yang jauh berbeda dibandingkan sistem vegetasi lainnya.
Bahkan, kondisi daerah tangkapan air yang didominasi sawit tidak terbukti lebih buruk dibandingkan wilayah dengan komoditas lain.
“Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa persepsi sawit sebagai tanaman “haus air” tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat,” kata Prof Hendrayanto kepada wartawan.
Lebih lanjut, Prof Hendrayanto menyoroti bahwa persoalan lingkungan justru berakar pada perubahan besar dalam lanskap, terutama akibat konversi hutan hujan tropis menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lahan.
Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, permukiman, maupun kawasan industri telah mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ditambah dengan tekanan perubahan iklim, kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
Meski memiliki kontribusi ekonomi besar, kelapa sawit tidak jarang mendapat penolakan dari sejumlah pemerintah daerah.
Penolakan ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama diantaranya, kekhawatiran terhadap lingkungan, perluasan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap tata air, meskipun tidak selalu terbukti secara spesifik pada tanamannya.
Banyak daerah menghadapi tumpang tindih izin lahan antara perkebunan, hutan lindung, dan wilayah adat, sehingga memicu kehati-hatian dalam membuka izin baru.
Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat kerap terjadi, membuat kepala daerah cenderung membatasi ekspansi sawit untuk menjaga stabilitas sosial.
Isu keberlanjutan dan kampanye negatif terhadap sawit di pasar internasional turut memengaruhi sikap pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas ini.
Prof Hendrayanto menekankan bahwa, menyederhanakan persoalan lingkungan dengan menyalahkan satu komoditas bukanlah solusi.
Ia mendorong pendekatan yang lebih komprehensif melalui pengelolaan lanskap, penataan daerah aliran sungai secara terpadu, serta penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dinilai dapat dicapai secara lebih efektif. (yopy/in)
Komentar